Aceh Sebagai Laboratorium Politi Jakarta

by

Oleh : Syahrizal Putra, S. Pd (DPW PAKAR BIREUEN)

Dalam sejarah kolonialisme Belanda, Perang Aceh adalah perang terlama, termahal dan terbanyak memakan korban. Bagi aktivis HAM, Aceh punya sejarah konflik berkepanjangan yang telah merenggut korban jiwa baik di pihak militer yang bertikai (GAM dan TNI), maupun masyarakat sipil. Tulisan ini mencoba menganalisa dan memaparkan bagaimana pemerintah Indonesia (dalam hal ini para Presiden R.I) secara akumulatif sering menerapkan eksperimen kebijakan politiknya yang umumnya tidak matang, sehingga berakibat pada munculnya reaksi negatif dari masyarakat Aceh.

 

Pengkhianatan Soekarno
Dalam sejarah, rakyat Aceh pernah memberikan sumbangan besar dalam perjalanan RI muda. Bagi Indonesia, Aceh adalah republiken sejati dan daerah modal dalam makna sesungguhnya. Dalam kondisi sulit, rakyat Aceh masih mau berkorban menyumbangkan dua pesawat terbang yang kemudian menjadi prototype Garuda Indonesia Airways, maskapai resmi pemerintah sekarang. Ketika Soekarno berkunjung ke Aceh tanggal 15 Juni 1948 di Lapangan Blang Padang, ia mengatakan Aceh harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Ucapannya ini disambut baik dengan diadakannya rapat lanjutan dan makan malam di Hotel Aceh dan muncullah ide untuk membeli pesawat DC-3 untuk membantu kepentingan diplomasi luar negeri. Tidak lama terkumpullah dana yang digunakan untuk membeli dua pesawat yang diberi nama RI-001 Seulawah Agam dan RI-002 Seulawah Inong. Begitu juga fakta disiarkannya proklamasi kemerdekaan RI oleh Radio Rimba Raya plus informasi yang menyebutkan bahwa salah satu kota di Aceh pernah menjadi ibukota sementara, ketika semua kota penting di Jawa jatuh ke tangan penjajah. Tetapi Jakarta mengkhianati Aceh. 23 Januari 1951, status Provinsi Aceh dicabut oleh Kabinet Natsir. Aceh dilebur ke Provinsi Sumatera Utara. Kebencian rakyat Aceh kepada Soekarnopun seketika menyala. Gubernur Daud Beureuehpun melawan pada tanggal 21 September 1953, setelah kongres ulama di Titeue-Pidie Ia menyatakan Aceh bagian dari NII. Dengan berbagai bujukan, akhirnya Beureueh luluh. Pada Desember 1962 ia menyerah secara terhormat, melalui forum rekonsiliasi dengan RI yaitu “Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh” atas prakarsa Kolonel M. Jasin, Panglima Kodam I/Iskandar Muda. Disini jelas bagaimana pengkhianatan Soekarno telah mengoyak nostalgia dengan Aceh yang awalnya berjalan baik. Sebuah catatan yang menggoreskan tinta hitam dalam sejarah NKRI.

Blunder Soeharto: DOM dan Pemerasan SDA
Setelah ditemukannya sumberdaya alam minyak dan gas di Aceh Utara di awal dekade 70an, Soeharto mulai mengeksploitasi Aceh. Namun, kondisi ekonomi masyarakat Aceh malah tidak lebih baik dari masa Soekarno. Bahkan pembangunan Aceh sangat jauh tertinggal dengan provinsi tetangganya, Sumatera Utara, apalagi provinsi-provinsi di Jawa. Ketidakadilan itulah yang membuat Aceh kembali bergolak. 14 tahun setelah Beureueh turun gunung, Hasan Tiro memimpin pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang diproklamirkan tahun 4 Desember 1976 di Tiro, Kabupaten Pidie. Gerakan ini mulai membangun basis diaspora dan kekuatan diluar negeri untuk mencari simpati internasional, khususnya di Swedia. Disinilah strategi perjuangan gerilyawan GAM di Aceh dikonsolidasikan, barangkali dikarenakan Hasan Tiro, pemimpin tertinggi GAM sampai sekarang, bermukim disana. Isu HAM dan ketimpangan sosial yang menjadi ciri khas dan membedakan mereka dengan gerakan DI/ TII Daud Beureueh, juga membuat GAM mulai mendapat simpati di kalangan aktivis HAM nasional dan internasional. Tahun 1989 dimasa kepemimpinan Gubernur Ibrahim Hasan, Presiden Soeharto menerapkan Daerah Operasi Militer (DOM), menandai dimulainya pendekatan represif besar-besaran di Aceh untuk membasmi pemberontakan GAM. Ini bukannya membuat GAM semakin menyusut, tetapi malah semakin resisten dan mendapat dukungan luas. Ribuan masyarakatpun menjalani hidup dalam ketakutan dalam situasi yang mencekam. Blunder itulah yang kemudian semakin membuat popularitas Soeharto mulai meredup dimata dunia internasional.

Keragu-raguan Habibie
Suksesor Soeharto, Habibie, yang didukung kalangan Islam, melakukan kunjungan ke Masjid Raya Baiturrahman-Banda Aceh tidak lama setelah ia dilantik. Kedatangannya ke Aceh awalnya sempat memunculkan asa baru, terlebih ketika Ia mencabut status DOM dan mulai membangun inisiatif untuk menyelesaikan masalah Aceh secara lebih terhormat dan dialogis. Ia berjanji akan lebih memperhatikan ketertinggalan pembangunan di Aceh dengan membangun rel kereta api kembali yang menghubungkan Aceh dengan Sumatera Utara. Menjanjikan, mengingat ekonomi masyarakat akan kembali bergairah dan biaya transportasi juga akan lebih murah. Namun janji tinggal janji, tidak lama kemudian Habibie pun lengser akibat kesalahannya ‘melepas’ Timtim. Barangkali ada yang beranggapan bahwa Timor Timur lepas tidak menjadi masalah, karena provinsi itu tidak sepotensial Aceh dalam banyak hal. Presiden buruk yang kemudian tercatat dalam kepemimpinan Habibie barangkali adalah ketidakmampuannya merespons kasus pembantaian rakyat Aceh di Aceh Utara dan Aceh Timur pada tahun 1999 (kesimpulan “The Asian Conference on Aceh”, diselenggarakan oleh FORUM ASIA dan IFA, 24 Juli 1999 di YMCA Bangkok, Thailand) yang sekali lagi barangkali dikarenakan kelemahan karakter dan keterbatasan waktu dimana ia bahkan tidak sempat berbuat banyak karena harus turun dari kursi panas kepresidenan sebelum waktunya.

Gus Dur Kebablasan: Nabi orang Aceh?
Tokoh kontroversial NU, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mewarisi pemerintahan dari Habibie dalam kondisi yang tidak lebih baik. Keterlibatannya dalam beberapa dialog dan pertemuan seolah memunculkan harapan bagi Aceh. Tahun 2000, Ia menginisasi Jeda Kemanusiaan (Humanitarian Pause) dengan pihak GAM dan HDC sebagai fasilitator. Pihak GAM dan Indonesia menandatangani perjanjian damai 9 Desember 2002 di Jenewa. Komite Keamanan Bersama (KKB) yang terdiri dari tiga pihak, Indonesia, GAM, dan HDC sebagai penengah pun dibentuk. Komite itu diketuai Thanongsuk Tuvinum, perwira tinggi asal Thailand. Bulan Agustus tahun yang sama Gus Dur sempat bermanuver ria dengan kembali mengumbar janji untuk memberikan pembagian hasil migas dan otsus setelah sebelumnya pernah menyiratkan mendukung referendum dan mengatakan ia adalah ‘Nabi’ bagi masyarakat Aceh. Akan tetapi sejumlah perundingan yang diinisiasi selanjutnya menemui kebuntuan dan gagal akibat ketidak-konsistenan komentar Gus Dur sendiri yang mencoba mempraktekkan terobosan ‘politik aneh’nya di Aceh. Pada masa Gus Dur, kondisi pendidikan Aceh mengalami masa- masa sangat buruk. Sekitar 514 guru dilaporkan eksodus keluar Aceh akibat konflik dan alasan kemanan (Harian Nasional Kompas, 8 Februari 2000). Kondisi keamanan juga sangat memprihatinkan karena tahun 2001 adalah tahun terburuk dalam catatan angka kematian selama GAM dibentuk. NGO internasional memperkirakan sekitar 1500 orang telah meninggal dan sekitar 70 persen dari jumlah korban adalah masyarakat biasa.

Megawati: Tidak Belajar dari Sejarah
Ternyata Megawati, tidak belajar dari kesalahan ayahnya. Ia malah membuat situasi semakin mencekam dan lebih rumit. Dalam kunjungannya ke Aceh ia mentasbihkan dirinya sebagai Cut Nyak (Kakak Perempuan) bagi Aceh. Trik Gus Dur yang kali ini berulang kembali. Ia mencoba memecah kebuntuan dengan menghadiahkan formalisasi syariat Islam sebagai jawaban atas pemberontakan GAM. Namun itu jelas-jelas telah gagal, karena GAM menuntut merdeka bukan syariat Islam. Bahkan lebih parah, respon negatifnya pada Mei 2003, setelah The Cessation of Hostilities Agreement (CoHA) dinyatakan gagal dan tidak dilanjutkan, ternyata lebih ekstrim dari Gus Dur dan rezim Soeharto sekalipun. Juru runding GAM ditangkap dan dihukum penjara. Darurat Militer (DM) kemudian digelar pada 19 Mei 2003. Ribuan personil TNI/Polri dikirim kembali ke Aceh untuk menumpas GAM. Satu tahun DM, TNI mengklaim telah berhasil menangkap dan menewaskan ribuan anggota GAM. Pasca Darurat Militer, status Aceh berganti menjadi Darurat Sipil pada 19 Mei 2004 dimasa kepemimpinan Abdullah Puteh yang sekarang berada di ‘hotel prodeo’ akibat kasus korupsi. Aceh seakan tertutup dari dunia luar, banyak korban tewas, umumnya dikalangan sipil. Tidak pernah ada pernyataan resmi berapa korban sipil yang terkorbankan, yang ada adalah saling tuduh ketika masyarakat sipil yang tidak berdosa menjadi tumbal akibat perseteruan dua kubu tersebut.

SBY: Eksperimen yang Berhasil?
Darurat Sipil kemudian diganti dengan Tertib Sipil pada 19 Mei 2005, disaat Aceh sedang membangun pasca tsunami. Kontak senjata masih terjadi, kendati dalam jumlah tidak begitu signifikan. Namun demikian, pembahasan damai di Aceh terus diiintensifkan oleh Presiden baru, SBY (meskipun JK lebih aktif disini). Difasilitasi oleh Martii Attihsari (CMI), perundingan antara GAM dan RI pun digelar di Helsinki, Finlandia. Setelah dialog melelahkan selama lima babak, RI yang diketuai oleh Menkuh HAM, Hamid Awaluddin dan GAM yang diketuai Perdana Menteri Malik Mahmud, tercapailah kesepakatan tanggal 15 Agustus 2005, dua hari sebelum peringatan proklamasi kemerdekaan RI. Secara kasat mata, damai mulai merekah setelah 30 tahun lebih konflik. Namun tiba-tiba kekerasan dan kriminalitas layaknya sebelum penandatangan MoU kembali terulang pasca perjanjian damai. Fenomena ini semakin kentara ketika serial bulanan Aceh Conflict Monitoring Update (Edisi 1 Mei 30 Juni 2008) yang dirilis oleh The World Bank justru mengindikasikan bahwa kekerasan dan kriminalitas malah meningkat didaerah bekas konflik seperti Aceh Utara. Harus diakui, beberapa eksperimen SBY mulai menampakkan hasil. Ia menganggap Aceh sudah berada dalam jalur kebijakan yang benar. Kesuksesan Pilkadal 2006 dan terbentuknya partai politik lokal menjadi kredit poin tersendiri. Namun apakah itu salah satu indikator keberhasilan?. Lalu bagaimana dengan amanat UUPA yang lain? Pembentukan KKR? atau malah ini akan bermuara pada terbentuknya satu unit kecil elit khusus yang dipelihara oleh pemerintah sebagai bagian dari konsesi politik dan rekonsiliasi jangka panjang?, sehingga masyarakat kemudian malah akhirnya tidak mendapatkan apapun karena yang bernegosiasi adalah elit?. Sederet isu kunci yang harusnya mendapatkan prioritas utama pemerintah tentunya.
Mengapa Aceh Jadi Laboratorium Politik?
Anthony Reid dalam peluncuran bukunya Aceh: The Verandah of Violence mengatakan bahwa Aceh sejak lama seperti dua sisi mata uang. Disatu sisi terlalu banyak muatan politik dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan Aceh yang bisa membentuk elite policy yang teralienasi dari struktur masyarakat umum. Salah satu kebijakan yang ditawarkan oleh RI adalah Syariat Islam. Kebijakan ini ternyata tidak membawa banyak kemajuan berarti dalam peace building process di Aceh, khususnya dalam merespon dan merekonsiliasikan GAM. Ini dikarenakan oleh GAM memang tidak meminta Syariat Islam, tapi mendirikan negara Aceh Merdeka yang berideologikan Nasionalis-Liberalis (dari singkatan Aceh-Sumatera National Liberation Front/ASNLF). Kenapa ini terjadi di Jakarta? Pertama, mungkin khawatir kehilangan jabatan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa isu-isu Aceh adalah salah satu isu krusial bagi kampanye politik di tingkat nasional baik eksekutif dan legislatif. Lebih jauh lagi, Aceh sering menjadi ‘talking point’ dalam forum internasional tentang penyelesaian konflik internal Indonesia, disamping Papua dan Timtim. Yang kedua bisa jadi masyarakat Aceh sendiri juga mulai kehilangan jatidiri, akar dan sejarah budaya ke-Acehan-nya (yang Islami). Secara sosial, konsolidasi internal yang dulu pernah menjadi inti kekuatan sekarang tergantikan dengan efek negatif globalisme. Misalnya sikap acuh, konsumerisme dan individualistis yang mulai menjalar cukup membuat masyarakat Aceh rentan secara sosial. Belum lagi apologi sejarah masa lalu tanpa ada upaya yang konkret untuk mulai membangunnya kembali. Ditambah lagi dengan trauma para orangtua yang sudah lelah dengan ‘janji-janji politik’ masa lalu.. Jadi tidak mengherankan kemudian kalau kendali sosial-politik kita selalu disetir oleh pusat, karena elit lokal juga mulai membangun kerajaan kecil, lalu ribut sesamanya. Bukan malah berpikir bagaimana membangun Aceh, tapi berkerut dahi menghitung berapa dan apa yang akan saya dapatkan dari proyek besar bernama ‘Aceh’ ini.

Leave a Reply