Banyak Masyarakat Miskin Di Pidie Masih Mengharapkan Rumah Layak

by

ADVOKASIRAKYAT.COM | Pidie – Setelah beberapa kali melakukan saweu gampong-gampong dalam kebupaten Pidie, Saifuddin melihat masih sangat banyak Kaum Dhuafa di Pidie yang membutuhkan segera rumah layak huni. Ketua Komisi A DPRK Pidie Fraksi PA dan juga Pembina LSM Pidie Mengajar ini mengatakan, hal ini harus menjadi perhatian serius Pemkab Pidie terhadap​ masalah ini, banyak rumah Dhuafa yang sepertinya luput dari pendataan pemerintah.

” hal ini terlihat dari beberapa kali kunjungan kami ke pelosok-pelosok gampong, seperti nenek Manyek Intan (nenek renta yg usianya lebih 100 tahun) dan kak Nurlaili seorang Janda 2 anak yang masih SD sangat miris kehidupannya,keduanya beralamat di Gampong Jurong Pande Kec. Glumpang Tiga.” Tuturnya

Saifuddin selalu melakukan koordinasi dengan LSM Gerakan Pidie Mengajar yang sangat Konsen dan peduli dengan kaum Dhuafa dan anak2 Dhuafa,dan sepertinya ada yang salah dalam pendataan rumah dhuafa selama ini yang di lakukan.

” saya tidak tau entah di mana asal mulanya, karena selama ini pemkab pidie di bawah kepemimpinan Tgk. Sarjani Abdullah dan Bapak Iriawan telah banyak sekali membangun rumah dhuafa, tapi di lapangan masih sangat banyak kaum dhuafa yang rumahnya sudah sangat tidak layak huni dan tidak memenuhi standar kesehatan, makanya saya bilang Pemkab pidie harus menurunkan tim yang solid melakukan cros cek end ricek kalapangan, saya kira tidak susah untuk mencari dan mendata kaum dhuafa yang sangat layak mendapat rumah layak huni, tinggai melakukan koordinasi dg semua pihak terutama dengan perangkat gampong, LSM yang peduli kaum dhuafa seperti Gerakan Pidie Mengajar atau barangkali membuat satu Desk/posko pelaporan Rumah dhuafa center, tinggal kita buat Kriteria calon penerima dan klasifikasinya saja” ungkapnya

Menurutnya media sosial sekarang ini sangat mudah memberikan informasi yang tepat dan benar seperti FB,instagram dan Twitter, buktinya banyak laporan dari masyarakat yang masuk ke LSM Gerakan Pidie Mengajar tentang rumah tidak layak huni, dan kemudian Pemkab di bawah kendali langsung Dinas Sosial bisa melakukan chek end ricek ke gampong-gampong dengan melakukan koordinasi dengan perangkat gampong setempat.

“Sebenarnya seperti rumah dhuafa yang kita lihat ini, ini sudah sangat memenuhi standar rumah dhuafa. Sebenarnya pola pembangunan/rehabilitasi rumah dhuafa tidaklah rumit, kita jangan fokus pada seperti standar rumah layak huni sekarang sampai menghabiskan anggaran 75 juta perrumah, kita turunkan standar harga rumah, yang penting prinsipnya adalah rumah tersebut layak dihuni oleh kaum dhuafa, selanjutnya pemkab pidie tinggal membuat satu Perbup, misalkan pemkab mampu membuat rumah dhuafa setiap tahun 300 unit, dana itu ditransfer langsung ke rekening 300 gampong dan kemudian Setiap gampong penerima wajib shaering minimal 1 unit untuk setiap unit diterima dari dana gampong atau APBG dan kemudian Rumah tersebut dibangun swakelola oleh gampong dengan panduan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan desain rumah layak huni tersebut langsung dari pemkab pidie, artinya setahun rumah layak huni di pidie bisa mencapai 600 unit, kalau tidak saya kira dengan lahirnya UU gampong dan banyaknya Dana gampong sekarang ini yang hampir mencapai 1 milyar setiap tahunnya belum bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.”

Saifuddin mengatakan model seperti sangat membantu pembangunan dan kebutuhan rumah layak huni. Ia juga mendesak kepada pemkab pidie untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam hal pembangunan dan atau rehabilitasi rumah dhuafa, Saifuddin Sendiri melihat bahwa anggaran pidie untuk pembangunan fisik jalan, jembatan dan irigasi sangat luar biasa,tapi sangat sedikit anggaran untuk pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat miskin. Dan Saifuddin sangat berharap mulai tahun depan APBK 2018 ada porsi yang seimbang antara pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat miskin.(mz)

Leave a Reply