Desa yang tidak mengembangkan produk unggulan tidak akan mendapatkan tambahan dana desa pada 2018

ADVOKASIRAKYAT.COM | PANDEGLANG – Pemerintah tengah mengevaluasi pemberian dana desa dan formula sanksi bagi daerah yang tidak menjalankan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades). Salah satunya dengan tidak memberikan tambahan dana desa di 2018. “Kami akan evaluasi, ini sedang kaji formulanya. Jika program unggukan tidak jalan, untuk apa ditambah dana desanya,” kata Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, dalam acara panen raya ikan kerapu di Kampung Cipanun, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Pandeglang, Banten, Kamis (6/4).

Seperti diketahui, setiap tahun jumlah dana desa terus mengalami peningkatan. Tahun ini, jumlah dana desa mencapai 60 triliun rupiah, dan akan bertambah menjadi 120 triliun rupiah di tahun depan. Dengan jumlah tersebut, tahun depan setiap desa akan mendapatkan dana desa masing-masing sekitar 1,6 miliar rupiah, atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun ini di mana masing-masing desa hanya mendapat 800–900 juta rupiah.

Ia menegaskan desa yang tidak mengembangkan produk unggulan tidak akan mendapatkan tambahan dana desa sebesar 800 juta pada 2018. Eko mengatakan kepala desa hendaknya melakukan identifikasi potensi produk unggulan desa dan kemudian mengembangkannya menjadi produk unggulan desa. Pihak Kementerian Desa sudah meminta kepala daerah untuk melakukan identifikasi produk unggulan yang ada di daerahnya.

Dia memberi contoh Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, yang sebelumnya daerah tertinggal dan memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi. Dompu merupakan daerah yang kurang air, tertinggal, dan kriminalitas tinggi. “Masyarakat diminta untuk menanam jagung. Sekarang, daerah tersebut berhasil memproduksi 250.000 ton jagung. Masyarakat Dompu, bisa mendapatkan sekitar 750 miliar per tahun,” terang dia. Ke depan, lanjut dia, masyarakat Dompu bisa menanam dua hingga tiga kali setahun.

Saat ini, baru bisa menanam satu kali dalam setahun karena tidak memiliki embung air dan irigasi. Terkait dengan panen ikan kerapu, Eko mengatakan potensi budi daya ikan kerapu di Pandeglang cukup bagus. “Potensinya bagus, panennya naik dari sebelumnya 12 ton menjadi 40 ton,” katanya. Budi daya ikan kerapu merupakan salah satu program keunggulan desa. “Kita akan bangun model bisnis seperti ini, mempertemukan antara BUMDes dan pengusaha,” katanya.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara koperasi dan sebuah pasar swalayan terbesar di Tanah Air. Dengan nota kesepahaman ini, hasil panen kerapu langsung dibeli oleh perusahaan retail tersebut. Eko juga mengingatkan agar masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan dana desa. Setiap desa diwajibkan memasang baliho penggunaan dana desa. “Dengan adanya informasi itu, maka kepala desa didukung dan tidak dijadikan sasaran fitnah,” tandasnya.(*)

Facebook Comments

loading…


Tags: , ,
banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: