DPRK Aceh Utara tunda tes dan uji 4 Dirut Baru PD Bina Usaha

ADVOKASIRAKYAT.COM | LHOKSUKON – DPRK Aceh Utara menunda fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) terhadap empat calon direktur utama Perusahaan Daerah (PD) Bina Usaha. Penundaan dilakukan sampai dewan pengawas perusahaan itu menjawab pertanyaan panitia khusus (pansus) aset DPRK Aceh Utara 2016, terhadap pengelolaan aset-aset perusahaan tersebut.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Abdul Muthaleb kepada Serambi, Rabu (3/5). Selain itu, dewan juga akan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh untuk mengetahui apakah PD Bina Usaha masih layak dioperasikan atau tidak. Sementara empat calon dirut yaitu Almuzakir, TS Sani, H Iskandar Ali dan T Asmoni.

“Kami sudah menerima empat nama calon Dirut PD Bina Usaha yang diserahkan Bupati Aceh Utara. Namun, kita belum menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan, sebelum dewan pengawas menjawab pertanyaan dewan pada tahun lalu tentang manajemen pengelolaan aset-aset perusahaan tersebut,” kata Abdul Muthaleb.

Salah satunya pertanyaan Pansus Aset DPRK pada 2016, adalah tentang pengelolaan aset PD Bina Usaha yang sampai sekarang masih terbengkalai. Aset itu berupa Pabrik Es di Seunuddon, Pabrik Garment di Rancung, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe, Kapal Motor Marisa, dan Tangki CPO di Pelabuhan Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara.

“Dari sejumlah unit usaha yang ada, hanya Hotel Lido Graha yang masih beroperasi. Tapi itu juga tidak maksimal memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) kepada Aceh Utara. Sedangkan dana yang dikeluarkan untuk penyertaan modal unit usaha perusahaan tersebut sudah sangat banyak,” kata pria yang biasa disapa Taliban itu.

Karena itu, dewan akan mengadakan pertemuan dengan Dewan Pengawas PD Bina Usaha, Jumat (5/5) malam, untuk mempertanyakan kembali hasil pansus aset. “Setelah itu kami juga akan mendatangi BPK RI Perwakilan Aceh di Banda Aceh, untuk menanyakan pendapat, apakah masih layak perusahaan itu dihidupkan kembali,” ujar Taliban.

Jika layak, kata Taliban, baru dewan akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap empat calon dirut tersebut. “Jadi sampai sekarang kita belum menggagendakan fit and proper test itu. Karena harus kami selesaikan per tahap, supaya tidak menjadi persoalan di kemudian hari,” demikian Abdul Muthaleb.

Surat rekomendasi Pansus Aset DPRK Aceh Utara pada 28 Oktober 2016, memberikan dua opsi. Opsi pertama, PD Bina Usaha dibubarkan. Sedangkan opsi kedua dilakukan pembenahan manajemen. Lalu kita memilih opsi yang kedua, pembenahan manajemen.

Kita sudah melakukannya, misalnya tidak lagi menyediakan dana penyertaan modal untuk perusahaan itu, dan juga melakukan peningkatan kapasitas pengurus perusahaan dan lainnya. Langkah-langkah yang sudah kita lakukan itu akan kita sampaikan nantinya dalam pertemuan yang dijadwalkan DPRK Aceh Utara, Jumat (5/5) malam.(serambi.com)

Sumber: tribunnews.com

Facebook Comments

loading…


Tags: , ,
banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: