DPW PAKAR Bireun Desak Pemkab Tertibkan Kegiatan Galian C Sebelum Terjadi Bencana

by

ADVOKASIRAKYAT.COM | BIREUN – Pusat Advokasi Kajian dan Analisis Rakyat (PAKAR)  Bireuen mendesak Desak Pemkab Bireuen Tertibkan Kegiatan Galian C,Sebelum Terjadi Musibah Bencana Alam”. Hal ini di ungkapkan Muhammad Ikbal, Selaku Ketua PAKAR Bireuen pada Hari Senin (11/12/2017)

Bumi dan Air dan seluruh hasil Alam yang terkandung didalamnya dimiliki oleh Negara dan akan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat Pasal 33 dan Ayat(3). Hal sering kita lihat pdalam Konstitusi Republik Indonesia, yaitu UUD 1945 .
Mengamati maraknya kegiatan Galian C diberikan izin oleh Pemerintah Bireuen melalui Dinas Terkait, turut mengundang keprihatinan kita semua yang ternyata dampaknya bisa merusakan lingkungan dan permukiman warga di dekat lokasi Izin pertambangan Sepanjang aliran Daerah Aliran Sungai Krueng Peusangan(DAS Peusangan) di Kabupaten Bireuen.

Dewan Pimpinan Wilayah Wilayah Bireuen Pusat Analisis Dan Kajian Advokasi Rakyat Aceh(PAKAR BIREUEN) M.Iqbal S.Sos, Kepada rekan media saat diminta tanggapannya,Senin 11-12/2017.
Kita mendesak Pemkab Bireuen bisa segera melakukan evaluasi terhadap proses tambang kegiatan galian C yang telah diberikan izin maupun yang tidak memiliki izin yang dari instansi terkait untuk dapat ditinjau kembali sebelum terjadinya dampak kerusakan lingkungan yang sangat mengkhawatirkan dibalik izin Galian C diberikan tersebut tentu tidak tertutup kemungkinan kedepannya bisa mengakibatkan terjadi suatu bencana besar yang sangat meluas bagi masyarakat Bireuen yang hidup dipinggir Daerah Air Sungai(DAS) disetiap kecamatan yang diarungi oleh sungai di seluruh Bireuen.

Dengan ditinjau dan dievaluasi izin tambang serta ditertibkannya kembali atas izin Galian C tersebut oleh Pemerintah Bireuen melalui dinas terkait, tentu pemerintah telah melakukan suatu upaya pencegahan terhadap suatu potensi kerusakan lingkungan maupun erosi serta banjir Bandang kedepan bisa diminimalisir.

Menurut Iqbal Ketua PAKAR Bireuen, bila hal ini tidak tidak dicegah dengan penanganan secara baik dan benar serta serius oleh intansi terkait terhadap perlunya langkah penertiban izin galian C ,maka Publik di bisa menilai Pemerintah Bireuen sama arti membiarkan terjadinya kerusakan dimuka bumi akibat keserakahan manusia yang tidak pandai bersyukur atas Anugerah Yang Allah Swt berikan.

Apalagi kita lihat setiap aktivitas penambang Galian C disetiap kecamatan yang melakukan aktivitas pengerukan pasir disungai banyak merugikan masyarakat setempat,meskipun ada dibayar Rp 10.000-Rp 20.000 untuk desa setiap truk akan dikasih untuk anak muda Gampong ,biaya jalan ataupun sebagai iuran pendapatan Pemerintah Gampong yang disepakati oleh pemilik beko izin tambang yang setiap hari mengeruk pasir di sungai setempat.

Namun bila kita kaji pemberian atau iuran wajib secara ekonomi dari pihak penambang Galian C kepada Pemerintah Daerah Bireuen maupun kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bireuen, oleh penambang galian C sungguh masih tidak seberapa dengan dampak kerusakan lingkungan yang dialami oleh masyarakat setempat dengan setiap tahun terjadinya banjir,longsor,erosi,terimbasnya tanah masyarakat yang jatuh ke sungai paska pengerukan tambang galian C dibiarkan sampai bertahun tahun lamanya.

Setidaknya Pemerintah Daerah Bireuen, perlu mengambil sikap tegas untuk mengamatinya dengan lebih teliti soal izin tambang galian C. Supaya bisa menganalisa dampak kerusakan lingkungan dipermukiman warga yang menerpa inbasnya adalah masyarakat kita di perdesaan yang dekat dengan aktivitas Galian C.
Semoga jangan sampai setelah terjadi masalah besar baru sibuk dan fokus kita cari solusinya menutup tambang izin Galian C “Tutup Iqbal Direktur PAKAR Bireuen”.

Leave a Reply