JURNAL : Status Tersangka Oleh POLRI VS Pengehentian Penyidikan Oleh POLRI

Ditulis Oleh :
Dr. Youngky Ferando, SH., MH. Dosen Pasca sarjana Ilmu Hukum Pidana

I. PENDAHULUAN.
1. Bahwa seorang Laki laki bernama Dr. Ade Armamda, MSc, Islam Sekuler, Kelahiran di Jkt, 24 Sep 1961, Pekerjaan Dosen FISIP UI, Pakar Komunikasi, Pendidikan SD Banjarsari-I-Bandung 1973, SMP Negeri-2-Bogor 1976, SMA Negeri-2-Bogor 1980, S1-UI 1988, S2-Florida State University. Amerika Serikat 1991, S3-UI 2006;
2. Bahwa pada waktu di tgl 20 Mei 2015, ia membuat cuitan di twitternya yang pada pokoknya menyatakan: “Allah kan bukan orang arab ?, tentu Allah senang kalau ayat ayatNYA dibaca dgn gaya Minang, Ambon, Cina, Hiphop, Blues”.*Hal tersebut ia katakan atas ada nya wacana MENAG-RI yabg akan menyelenggarakan festival pembacaan AlQuran dengan berbagai langgam yang ada di Nusantara;
3. Bahwa atas cuitannya tersebut maka seorg Laki laki bernama Johan Khan melaporkan cuitan tersebut di atas pada tgl 23 Mei 2015, ke POLDA Metro Jaya;
4. Bahwa atas laporan tersebut di atas maka pada tgl 17 Juni 2016, DIRKRIMSUS POLDA Metro Jaya memanggilnya sebagai Tersangka atas Pasal 156A KUHP Juncto Pasal 28 ayat(2) UU-RI No 11 tahun 2008, tentang ITE. Setelah Penyidikan meminta para ahli bahasa, ahli ITE, ahli hukum pidana;
5. Bahwa pd tgl 21 Peb 2017, kasus tersebut di atas dihentikan oleh DIRKRIMSUS POLDA Metro Jaya. KOMBESPOL. Wahyu Hadiningrat, dengan alasan hukum *”Perbuatan Tersangka tdk memenuhi unsur pidana”;
6. Bahwa para ahli dan para saksi yang diminta keterangan baik dari pihak Tersangka maupun dari pihak Pelapor;
7. Bahwa atas Penghentian Penyidikan tersebut di atas disikapi Pelapor Johan Khan via Kuasa Hukumnya mengajukan *”Permohonan Sidang Pra Peradilan di PN Jakarta Selatan, dgn Perkara No 84/Pid.Prap/2017/PN. JakSel, dan pada hari Senin, 04 Sep 2017, Hakim tunggal Aris Bawono Langgeng memutus pd pokok nya: “Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik adalah Tidak Sah, Memerintahkan Penyidik melanjutkan Penyidikannya”;*

II. DUDUK MASALAH.
Bahwa atas hal tsb di atas dilakukan kajian ilmiah via pendekatan teori:

1. Definisi “LAPORAN”, adalah pemberitahuan yg disampaikan oleh seorg karena HAK atau KEWAJIBAN berdasarkan UU-RI kpd pejabat yg berwenang tentang TELAH atau SEDANG atau diduga AKAN terjadi PERISTIWA DELIK;

2. Definisi “PENGADUAN”, adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh PIHAK yg berkepentingan kepada pejabat yg berwenang utk menindak menurut hukum seorang yg TELAH melakukan DELIK ADUAN yg merugikannya;
3. Definisi “SAKSI”, adalah orang yang dapat memberikan KETERANGAN guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yg ia DENGAR sendiri, ia LIHAT sendiri, ia ALAMI sendiri;

4. Definisi “PENYELIDIKAN”, adalah serangkaian tindakan PENYELIDIK(BUKAN PENYIDIK) utk mencari dan menemukan suatu PERISTIWA yg diduga sbgi DELIK guna menentukan dpt atau tdknya dilakukan penyidikan menurut cara yg diatur dlm UU-RI No 8, tahun 1981. Juncto PENYELIDIK yg MENGETAHUI, menerima LAPORAN atau PENGADUAN tentang terjadinya suatu peristiwa yg patut diduga merupakan DELIK wajib segera melakukan tindakan PENYELIDIKAN yg diperlukan Juncto PENYELIDIK membuat dan menyampaikan LAPORAN hasil pelaksanaan tindakan sbgimana tsb pd ayat(1) huruf(a dan b) kepada PENYIDIK Juncto dlm melaksanakan tugas PENYELIDIKAN, PENYELIDIK dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh PENYIDIK tsb pd Psl 6 ayat(1) huruf (a);

5. PENYELIDIK, adalah pejabat POLRI yg diberi wewenang oleh UU-RI untuk melakukan PENYELIDIKAN Juncto TUPOKSI PENYELIDIK(Psl 5);

6. Definisi “PENYIDIKAN”, adalah serangkaian tindakan PENYIDIK (BUKAN PENYELIDIK) dalam hal dan menurut cara yg diatur dlm UU-RI No 8, tahun 1981, untuk mencari serta mengumpulkan BUKTI yang dengan BUKTI itu membuat TERANG tentang DELIK yg terjadi dan guna menemukan TERSANGKA nya;

7. PENYIDIK, adalah pejabat POLRI atau pejabat PNS tertentu yg diberi wewenang khusus oleh UU-RI untuk melakukan PENYIDIKAN Juncto TUPOKSI PENYIDIK(Psl 7);

8. Definisi “TERSANGKA”, adalah seorg yg karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan *BUKTI PERMULAAN* patut diduga sbgi PELAKU DELIK;

9. PENANGKAPAN, adalah suatu tindakan PENYIDIK berupa PENGEKANGAN sementara waktu kebebasan TERSANGKA atau TERDAKWA apabila terdpt *CUKUP BUKTI* guna kepentingan PENYIDIKAN atau PENUNTUTAN dan atau PERADILAN dlm hal serta menurut cara yg diatur dlm UU-RI No 8 tahun 1981 Juncto PERINTAH PENANGKAPAN dilakukan terhadap seorg yang diduga keras melakukan DELIK berdasarkan *BUKTI PERMULAAN YG CUKUP*;

10. PENAHANAN adalah penempatan TERSANGKA atau TERDAKWA di tempat tertentu oleh PENYIDIK atau PENUNTUT UMUM atau HAKIM dgn penetapannya, dalam hal serta menurut cara yg diatur dlm UU-RI No 8 tahun 1981 Juncto PERINTAH PENAHANAN atau PENAHANAN LANJUTAN dilakukan terhadap seorg TERSANGKA atau TERDAKWA yg diduga keras melakukan DELIK berdasarkan BUKTI YG CUKUP dalam hal adanya keadaan SUBJEKTIF PENYIDIK atau PENUNTUT UMUM terhadap TERSANGKA atau TERDAKWA atas alasan:

1. akan melarikan diri;
2. akan merusak barang bukti perkara atau akan menghilangkan barang bukti perkara;
3. akan mengulangi delik Juncto PENAHANAN tsb hanya dapat dikenakan terhadap TERSANGKA atau TERDAKWA yg melakukan DELIK dan atau PERCOBAAN DELIK maupun PEMBERIAN BANTUAN DELIK yg memenuhi syarat formal(Psl 21 ayat 4 huruf a dan b);

11. HAKIM tidak boleh menjatuhkan PIDANA kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurang nya *DUA ALAT BUKTI YG SAH* ia memperoleh *KEYAKINAN* bahwa suatu DELIK benar benar terjadi (FAKTA) dan bahwa TERDAKWA lah yg bersalah melakukannya;

12. ALAT BUKTI YG SAH ialah:
a. Keterangan SAKSI;
b. Keterangan AHLI;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan TERDAKWA;

13. Dlm hal PENYIDIK telah mulai melakukan PENYIDIKAN suatu peristiwa yg merupakan DELIK, PENYIDIK memberitahukan(SPDP) hal itu kepada PENUNTUT UMUM;

14. Dlm hal PENYIDIK menghentikan PENYIDIKAN karena *tdk terdpt CUKUP BUKTI* atau peristiwa tsb ternyata *bukan merupakan DELIK* atau PENYIDIKAN *dihentikan demi hukum*, mk PENYIDIK memberitahukan hal tersebut kepada PENUNTUT UMUM, TERSANGKA atau KELUARGANYA;

III. RUMUSAN MASALAH.
Apakah utk menentukan seorg menjadi *TERSANGKA* memerlukan:
1. BUKTI PERMULAAN ?. ataukah
2. CUKUP BUKTI ?.* ataukah
3. BUKTI PERMULAAN YG CUKUP ?.*

ataukah
4. BUKTI YG CUKUP ?.ataukah
5. DUA ALAT BUKTI YG SAH ?.

IV. PENUTUP.

A. PEMBAHASAN.
1. Bahwa pada saat Pelapor Johan Khan membuat laporan pidananya di sampaikan kepada YANMAS POLDA Metro Jaya;

2. Bahwa laporan pidana tersebut maka PENYELIDIK PMJ melakukan TUPOKSI PENYELIDIK melakukan penyelidikan guna mencari tahu, Apakah Laporan Pidana tersebut merupakan PERISTIWA HUKUM atau BUKAN PERISTIWA HUKUM ?…. ;

 

3. Bahwa setelah PENYELIDIK melakukan TUPOKSINYA dan meyakini laporan pidana tersebut merupakan *PERISTIWA HUKUM* mk PENYELIDIK melaporkan dan sekaligus melimpahkan dokumen perkara tersebut kepada PENYIDIK;

4. Bahwa atas laporan dan pelimpahan dokumen perkara tersebut di atas maka PENYIDIK melakukan TUPOKSI PENYIDIKAN dengan meminta keterangan para saksi dan para ahli terkait atas perkara tersebt guna mencari tahu, Apakah perkara tersebut terdapat seorg Tersangka atau lebih dari seorg Tersangka atau Tidak Terdapat Tersangkanya ?. Proses Penyidikan tersebut guna menemukan, *Adakah Tersangka nya atau Tidak Adakah Tersangka nya ?…… ;

5. Bahwa pd tgl 17 Juni 2016, Penyidik telah berkeyakinan menemukan Tersangkanya Lelaki bernama Dr. Ade Armanda, MSi (55 th), dengan Surat Panggilan Tersangka terhadapnya;

6. Bahwa berdasarkan Jurisprudensi MK-RI No 130/PUU-XIII/2015, tgl 11 Januari 2017. Penyampaian SPDP dari Penyidik kepada Jaksa, adalah tujuh (7) hari kerja;

7. Bahwa berdasarkan Jurisprudensi MK-RI No 21/PUU-XII/2014, tgl 28 April 2015, Penetapan Status Tersangka harus memenuhi Alat Bukti yg Sah berdasarkan Syarat Formil KUHAP;

8. Bahwa Penetapan Status Tersangka tgl 17 Juni 2016, tdk mendapatkan perlawanan hukum oleh Tersangka, hal tsb menimbulkan arti bahwa Tersangka menerima Persangkaan tsb;

9. Bahwa Penghentian Penyidikan oleh penyidik pd tgl 21 Peb 2017, dengan alasan hukumnya Perbuatan Tersangka tidak memenuhi Rumusan Unsur Pidana Persangkaan. Timbul pertanyaan hukumnya, Atas Dasar Apakah Penyidik Penetapkan Persangkaannya kepada Tersangka di tgl 17 Juni 2016 ?. Bukankah proses Penyidikan telah berjalan Pasca Penyelidikan dan Pra 17 Juni 2016 ?. Jk memang penetapan status Tersangka 17 Juni 2016 tdk berdasarkan dua (2) Alat Bukti yang Sah, mengapa Tersangka tdk mengajukan Permohonan sidang Pra Peradilan ?. Atas status Tersangka nya. Dan dengan Penghentian Penyidikan 21 Peb 2017 tersebut, mengapa Tersangka tidak mengajukan Gugatan Ganti Kerugian atas Status Tersangkanya Ke PN Jakarta Selatan ?.;

10. Bahwa timbul asumsi, Penghentian Penyidikan tgl 21 Peb 2017 tsb merupakan proses kompromis. Bukan proses sejatinya oleh hukum, hal tsb ternyata terjawab dengan Putusan Pra Peradilan No 84/Pid.Prap/2017/PN.JakSel, tgl 04 Sep 2017, yang membatalkan Penghentian Penyidikan tersebut;

11. Bahwa Putusan Pra Peradilan Perkara Nomor 84/Pid-Prap/2017/PN.JakSel, Tertanggal 04 Sep 2017, membuktikan ketidak-profesionalan Penyidik DIRKRIMSUS POLDA Metro Jaya atas Penghentian Penyidikan Tersangka Pendukung Penguasa(RI-1).

B. KESIMPULAN.
1. BUKTI PERMULAAN adalah bukti yg dibawa oleh Pelapor saat menyampaikan laporan pidana oleh pelapor kepada PENYELIDIK;

2. CUKUP BUKTI adalah bukti yg di dptkan PENYELIDIK selama melaksanakan tugas Penyelidikan atas laporan pidana;

3. BUKTI PERMULAAN YG CUKUP adalah bukti yg diserahkan PENYELIDIK dan diterima PENYIDIK sebagai langkah awal melakukan proses Penyidikan dan SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum;

4. BUKTI YG CUKUP adalah bukti yg ditemukan PENYIDIK di dalam proses Penyidikan utk menentukan, Siapakah Tersangkanya ?.;

5. DUA(2) ALAT BUKTI YG SAH adalah dua(2) Alat Bukti yg dimaksud di dalam Pasal 184 KUHAP dan yg di dptkan Penyidik dengan Sah selama proses Penyidikan, ketika menentukan Tersangkanya.

C. SARAN.
1. Penegak Hukum harus menerapkan prinsip Rule of Law;
2. Penegak Hukum hrs menerapkan prinsip Rechts-Staat;
3. Penegak Hukum harus menerapkan prinsip hukum yg berdasarkan hukum tertulis (Lex Scripta);
4. Penegak Hukum harus menerapkan prinsip hukum yg berdasarkan tafsiran hukum yg terbaca teksnya (Lex Stricta);
5. Penegak Hukum hrs menerapkan prinsip hukum yg berdasarkan tafsiran hukum yg tdk multi-tafsir(Lex Certa).
Demikian Jurnal Hukum 2017 ini disampaikan.

Trims. Wassalaam.

DPP-LPPAN-RI
Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Penyelamatan dan Pemanfaatan Asset Negara Republik Indonesia.
Contact Person / WA : 0821 7019 529

Semoga bermanfaat.

Facebook Comments

loading…


banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: