Ketua DPRA minta Gebernur jangan cuek terhadap Kasus penahan warga Aceh di Malaysia

by

BANDA ACEH – Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah, diminta tidak diam dan cuek terhadap kasus penahanan 63 warga Aceh di Pork Klang, Selangor, Malaysia, yang ditahan sejak 2 Mei lalu dengan tuduhan mereka ke luar dari Malaysia naik boat tidak melalui jalur resmi.

“Warga Aceh yang ditangkap di Malaysia itu, umumnya berstatus orang susah dan miskin. Mereka ingin mencari pekerjaan di luar negeri, karena di Aceh sudah sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan,” kata Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, Jumat (5/5).

Tindakan 63 warga Aceh yang ke luar-masuk Malaysia melalui jalur ilegal itu, kata Muharuddin, kalau ditinjau dari segi hukum, memang salah. Tapi mereka melakukan hal itu karena terpaksa dan atas dorongan ingin mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Kewajiban Pemerintah Aceh sekarang ini, kata Muharuddin, adalah mengurus warganya yang ditahan di Malaysia itu, untuk bisa dipulangkan ke Aceh, setelah menjalani hukuman tanahan akibat perbuatannya masuk ke negri orang melalui jalur tak resmi.

Untuk membebaskan warga Aceh yang ditangkap tersebut, kata Muharuddin, Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah, bisa menggunakan hubungan kedekatan Aceh dengan Malaysia dan melalaui jalur diplomatik. Apalagi Zaini Abdullah sudah mendapat gelar kehormatan “Tun Sri” dari pihak Kerajaan Malaysia

Menurut Muharuddin, Gubernur Zaini Abdullah bersama Kepala Satuan Kerja Perangkat Aeh (SKPA) terkait bisa berkunjung ke Malaysia untuk menjumpai Perdana Menteri Malaysia, Gebernur setempat, dan kementerian teknis yang menahan 63 warga Aceh itu. 
“Minta maaf atas warga Aceh masuk tanpa izin ke negeri jiran tersebut, karena kalau Gebernur yang datang ke sana, Pemerintah Malaysia bisa melunak, sehingga warga Aceh itu bisa dipulangkan ke kampung halamannya sebelum masuk bulan puasa.” kata Muharuddin.

Warga Aceh yang ditahan itu, lanjut Muhar, bukan karena tindak pidana narkoba dan lainnya, tapi karena masuk melalui jalur ilegal, untuk cari kerja, dan banyak kaum perempuan. Itu memang merupakan pelanggaran, tapi tidak berat. Kalau Gebernur yang datang ke sana menjumpai pemerintahnya, penyelesaian masalah bisa lebih cepat tuntas, “ujar Muharuddin. (mz)

Leave a Reply