KMPA Subulussalam Pertanyakan Sikap Tertutup PEMKO Menanggapi Polemik PT ASDAL, Ada apa..?

Riswanto, Ketua DPW KMPA Subussalam

ADVOKASIRAKYAT.COM | Subulussalam – Ketua DPW Komite Mahasiswa Pemuda Aceh (KMPA) kota Subulussalam Raswanto Sagala Menyesalkan sikap kesewenagan Perusahaan PT Asdal Prima Lestari dalam menyelesaikan polemik penyerobotan lahan dengan masyarakat, hingga menimbulkan kemarahan warga yang berujung pada pembakaran fasilitas Perusahaan APL pada Rabu 2 Agustus lalu.

Seharusnya perusahaan melihat Kaedah-Kaedah adat kampung setempat dengan melakukan musyawarah dan mufakat untuk mencari solusi terbaik dalam penyelesaian persoalan lahan tersebut.

Dalam pesan rilisnya Kepada Media AdvokasiRakyat.com (07/08) Raswanto sangat menyayangkan sikap pemerintah yang sepertinya tidak mau tau dengan persoalan lahan ini, padahal konflik antara Perusahaan dan masyarakat Sultan daulat bukanlah yang pertama tapi sudah yang kesekian kalinya namun tidak adanya kebijakan atau langkah-langkah kongkrit dari pemerintah untuk meredam persoalan ini. Ada apa…? Tanyanya

Sepatutnya dalam penyelesaian konflik antara Perusahaan dan masyarakat perlu keterlibatan seluruh pihak instansi terkait, khususnya pemerintah kota Subulussalam sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Raswanto yang juga pemuda kecamatan Sultan daulat itu menghimbau, ” pemerintah kota Subulussalam dan provinsi untuk bisa lebih serius Dalam menertibkan Perusahaan yang tidak memiliki HGU ataupun persyaratan lain sesuai aturan mendirikan sebuah perusahaan. Dan menindak tegas bagi pemilik perusahaan yang sudah menggarap lahan perkebunan namun ditelantarkan begitu saja tanpa ada kontribusi bagi masyarakat malah menjadi bencana bagi warga sekitar, dan lebih baik dicabut perizinannya.” Imbuhya

Menyikapi status FB sekda kota Subulussalam yang beberapa hari ini menjadi perbincangan di masyarakat. Raswanto menyayangkan hal tersebut, “selaku penjabat publik beliau tidak sewajarnya melontarkan kata-kata yang dapat memperkeruh suasana yang belum kondusif, namun Sekda seharusnya menjadi suatu control balance bagi masyarakat dengan memberikan respon positif untuk menstabilkan kekacauan di kalangan masyarakat yang masih sangat mudah terpancing.” Ungkapnya

“Dalam statusnya tersebut sekda seperti membackup pemerintah dan investor tidak mengutamakan ketentraman masyarakat Subulussalam khusunya Sultan daulat. Namun apapun itu kami meminta kasus APL ini jangan hilang sekejap begitu saja hanya dengan cuitan sekda kota Subulussalam, semoga persoalan ditangani serius oleh pemerintah, dan meminta kepada Gubernur Aceh melalui Badan Pertahanan Nasional (BPN) agar mengaudit seluruh perusahaan kelapa sawit yang ada di pemko Subulussalam dan melakukan Pengukuran ulang agar kita tahu siapa yang bermain Masyarakat atau perusahaan.” Tegas Riswanto.(mz)

Facebook Comments

loading…


banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: