Komite I DPD RI : Tenaga Honorer K2 di Aceh banyak yang belum memiliki SK PNS

Komite I DPD RI : Tenaga Honorer K2 di Aceh banyak yang belum memiliki SK PNS

ADVOKASIRAKYAT.COM, JAKARTA — Persoalan Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2) masih menyisakan masalah di daerah. Begitu pula di Aceh. Untuk itu, Komite I DPD RI menerima audiensi dari Forum Komunitas Honorer K2 Provinsi Aceh. Perwakilan dari honorer K2 diterima langsung oleh Ketua Komite I Akhmad Muqowan dan Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi.

Senator Fachrul Razi mengatakan Bahwa tenaga Honorer K2 Banyak yang didholimi Bahkan belum memiliki SK PNS. Nasib Honorer Di Aceh dari proses seleksi nya sampe status K2 Di Aceh yang saat ini sangat digantung status nya. Menurut Fachrul Razi, ada tenaga honorer telah dinyatakan lulus, namun hingga kini belum ada kejelasan untuk ditetapkan NIP maupun SK PNS-nya. Ini sangat disayangkan.

“Jadi masalah honorer bukan hanya di Aceh saja. Padahal sudah lulus dalam seleksi namun sampai saat ini belum memiliki NIP dan SK PNS-nya,” ucap Muqowam di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (7/6).

Ia menambahkan, masalah seperti tersebut juga bukan hanya di dunia pendidikan saja. Dunia kesehatan juga demikian yaitu mengalami hal serupa. “Di dunia kesehatan juga seperti itu. Jadi kita mendengar ini sangat kasian,” kata senator asal Jawa Tengah itu.

Senada dengan Muqowam, Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi menambah bahwa kejadian ini bukan hanya di Aceh saja. Di daerah-daerah lain juga mengalami demikian. “Saya juga pernah mendapatkan temuan. Ketika lulus seleksi di SK namanya berbeda. Ini fenomena yang ada,” kata dia.

Untuk itu, senator asal Aceh itu berjanji akan menindaklanjuti permasalahan Honorer K2 dengan kementerian terkait. “Karena masalah ini cukup banyak di daerah-daerah, maka kita akan kolektifkan dari beberapa daerah,” kata dia.

Di kesempatan yang sama, perwakilan Forum Komunitas Honorer K2 Provinsi Aceh, Yusuf Rizal mengatakan THK2 ini merupakan tenaga pendidik yang telah melakukan seleksi penerimaan CPNS pada formasi tahun 2013. Dan telah dinyatakan lulus. “Namun hingga kini belum ada kejelasan untuk ditetapkan NIP maupun SK PNS-nya,” kata dia.

Dalam Rapat dengan Komite I DPD RI, Senator Fachrul Razi meminta DPD RI Segera mendesak Pemerintah Pusat segera mensahkan PP tentang
Standar, Norma dan Prosedur Pembinaan dan Pengawasan PNS Di Propinsi Aceh yang saat ini belum ditandatangani Presiden Jokowi.(RI)

Facebook Comments

loading…


banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: