LEMKASPA Desak Pemerintah Pusat Harus Segara Tuntaskan Masalah KEK Arun

by

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan Aceh (LEMKASPA) Samsul Bahri

ADVOKASIRAKYAT.COM | Jakarta – (Rabu, 7 Juni 2017) Kisruh pengelolaan Kawasan Khusus Ekonomi  KEK Arun Lhoksemawe, antara Pemerintah Pusat dengan Pihak Pemerintah Aceh sampai saat ini belum ada titik temu mengenai pihak mana yang berhak mengelola secara penuh kawasan tersebut.

Menyikapi polemik pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhoksemawe Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan Aceh (LEMKASPA) Samsul Bahri  ikut angkat bicara, mengenai  pengelolaan kawasan ekonomi khusus arun lhoksemawe.

Menurut Samsul, dengan tidak menghiraukan permintaan Gubernur Aceh untuk melakukan konsultasi terkait rancangan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang penetapan KEK Arun Lhokseumawe, Pemerintah telah mengabaikan Undang-Undang Nomor 11 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Aceh.

Samsul menegaskan bahwa ini memperlihatkan tidak adanya komitmen pusat  untuk menjaga perdamaian di Aceh. Lebih jauh Samsul menjelaskan bahwa dengan mendorong Konsorsium BUMN sebagai pengelola KEK Arun Lhokseumawe dengan serta-merta Pemerintah Pusat telah merampas pengerak ekonomi aceh pasca berakhirnya Eksploitasi GAS Alam Arun Lhoksemawe. Hal ini disampaikan Samsul melalui Pres Realisnya kepada Media Advokasirakyat.com

Terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe yang diteken Presiden Jokowi pada 17 Februari 2017. Dalam PP tersebut, tiga kawasan yang diusul untuk menjadi kawasan ekonomi khusus, yaitu kompleks kilang Arun di Kecamatan Dewantara, kompleks PT. PIM/ PT. AAF dan area PT. PELINDO resmi dan telah memiliki dasar hukum yang kuat sebagai KEK Arun Lhokseumawe.

Samsul Bahri Menegaskan bahwa pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEKAL) Lhokseumawe oleh konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang termasuk di dalamnya PT Pertamina, PT PIM, PT Pelindo I dan PDPA — sangat merugikan Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan sesuai Undang-undang Pemerintahan Aceh.

Seharusnya Pemerintah Aceh diberikan hak untuk menjadi pengusul KEK Arun Lhokseumawe yang selanjutnya akan memiliki kewenangan penuh untuk membentuk dan menetapkan Badan Usaha Pengelola KEK Arun Lhokseumawe untuk menunjang perekonomian jangka panjang. Hal ini tidak terlepas dari arahan presiden Jokowi Dodo Dalam Rapat Terbatas tanggal  7 Agustus 2015 di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam rapat tersebut menegaskan bahwa aset eks-kilang Arun Lhokseumawe dapat digunakan sebagai modal awal bagi Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

“Dengan ini kami atas nama rakyat Aceh Mendesak Pemerintah Pusat, Presiden  Jokowi Dodo untuk segera mengembalikan pengelolaan kawasan Ekonomi Khusus   Arun Lhoksemawe secara keseluruhannya kepada Pemerintah Aceh sesuai dengan amanat Undang-undang Pemerintah Aceh, yaitu kedaulatan ekonomi sepenuhnya yang telah di amanatkan dalam UUPA”. demikian himbau Samsul.

Selanjutnya Samsul menerangkan bahwa hingga saat ini belum ada revisi mengenai PP nomor 5 Tahun 2017 dan belum ada kejelasan dari pemerintah pusat. Karena itu Direktur LEMKASPA ini meminta pemerintah pusat untuk segera merevisi kembali PP No 5 tersebut supaya apa yang diinginkan oleh masyarakat Aceh dapat segera terealisasi.(RI)

Leave a Reply