MA Tolak Permohan Uji Materil Qanun Nomor 3 tahun 2013, DPRA dan Pemerintah Di Desak Kibarkan Bendera

 

Ilustrasi, (Kompas.com)

ADVOKASIRAKYAT.COM BANDA ACEH – Mahkamah Agung menolak permohonan uji materil Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lambang dan Bendera Aceh. Penolakan tersebut tertuang dalam Putusan Nomor  47 P/HUM/2016 pada 14 Febuari 2017 lalu.

Direktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safruddin , SH mengatakan, dengan ditolaknya permohonan judicial review qanun tersebut, mereka mendesak DPRA dan gubernur segera melakukan pengibaran bulan bintang di seluruh wilayah Aceh.

“Putusan Mahkamah Agung ini kami terima pada Rabu 12 Juli 2017,” katanya dalam siaran pers, yang di kirim kemedia Jumat (14/7)

Menurut Safaruddin, dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim mengatakan bahwa  para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo.

Karena tidak terbukti adanya hak yang bersangkutan yang secara langsung yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan di dalam objek hak uji materil.

Di samping itu, dari bukti yang diajukan oleh termohon II (DPRA) menunjukkan bahwa persoalan ini sangat pekat dengan persoalan politik, sehingga akan lebih baik jika penyelesaianya melibatkan peran aktif Pemerintah Pusat, atau pun melalui upaya executive review oleh Kementerian Dalam Negeri.

Safaruddin menyebutkan ,menurut hakim, karena para pemohon tidak mempunyai legal standing, maka permohonan uji materil dari pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Sebelumnya, tiga warga Aceh, Fakhrurrazi, Yudhistira Maulana dan Hamdani mengajukan judicial review terhadap Qanun No 3 tahun 2013 ke Mahkamah Agung dengan memberikan kuasa kepada Advokat pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) , Ketiganya meminta MA membatalkan Pasal 4 dan 17 dari qanun tersebut.(red)

 

Facebook Comments

loading…


Tags: ,
banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: