OPINI : IFPBA Dibentuk Oleh Pengacara Pengadaan

Oleh : Sabela Gayo, S.H.,M.H.,Ph.D dan
Tgk.Muhammad Rusydi.DR ., S.IP .,C.P.S ., C.P.C.E

ADVOKASIRAKYAT.COM, OPINI – Procurement Lawyer sebagai satu Profesi Hukum baru yang sedang berkembang di Indonesia harus terus dikembangkan secara bertahap ke negara-negara lainnya sehingga Procurement Lawyer dapat diakui sebagai satu Profesi Hukum yang strategis dan bergengsi. Procurement Lawyer juga dikenal dengan sebutan Governance Lawyer karena seorang Pengacara Pengadaan diwajibkan menguasai berbagai aturan hukum publik yang berlaku di suatu negara. Keterlibatan Perguruan Tinggi Hukum dalam mengembangkan profesi ini adalah sesuatu yang sangat penting dan strategis. Sehingga perlu dilakukan upaya yang sistematis untuk menjalin kemitraan strategis dengan berbagai Perguruan Tinggi Hukum baik di Indonesia maupun negara lainnya. Kajian mengenai Pengadaan Publik meliputi kajian hukum, kajian ekonomi dan kajian teknis sehingga objek kajian Pengadaan Publik akan menjadi objek kajian yang bersifat multidisciplinary. Oleh karena itu, kehadiran profesi Pengacara Pengadaan menjadi sangat strategis dan menjajikan di masa yang akan datang.

Perguruan Tinggi sebagai media pengembangan ilmu pengetahuan harus dapat memberikan kontribusi positif dan konstruktif bagi pengembangan ilmu pengadaan barang/jasa khususnya terhadap objek kajian baru yaitu Hukum Pengadaan Publik (Public Procurement Law). Dengan semakin berkembangnya berbagai bentuk kerjasama kawasan seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN), APEC, dan South – South Cooperation maka kebutuhan pasar terhadap Pengacara yang menguasai aspek hukum dan aspek pengadaan menjadi semakin besar dan hal itu akan menjadi peluang besar bagi Pengacara Pengadaan (Procurement Lawyer) yang berbada di kawasan/zona ekonomi tersebut untuk saling bekerjasama.

Dalam perkembangannya, beberapa Pengacara Pengadaan dari Indonesia, Malaysia dan Filipina, dan Singapura sepakat untuk mendirikan sebuah organisasi payung (umbrella organization) yang diberi nama International Federation of Procurement Bar Association (IFPBA). Keanggotaan IFPBA dapat berbentuk individu Pengacara Pengadaan (Procurement Lawyer), Praktisi Pengadaan (Procurement Specialist), dan Organisasi Pengacara Pengadaan (Procurement Bar Association). Bahkan Organisasi Pengadaan (Bar Association) yang umum dapat menjadi anggota IFPBA jika bersedia tunduk pada Statuta IFPBA. Dan untuk pertama kalinya, Sabela Gayo, S.H.,M.H.,Ph.D., CPL.,CPCLE diangkat secara resmi sebagai Presiden IFPBA Periode 2017-2022. Sabela Gayo merupakan ketua Umum DPN APPI (Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia). Kerjasana DPN APPI terbentuk dengan kerjasama Internasional dari Badan Koordinasi Hubungan Internasional DPN APPI. Sekjen Bakin DPN APPI, Tgk.Muhammad Rusydi.DR melalui surat terlampir membenarkan pernyataan tersebut. IFPBA diharapkan dapat menghasilkan kesepahaman bersama diantara para akademisi hukum, praktisi hukum, praktisi pengadaan, penyedia barang/jasa, organisasi internasional dan masyarakat umum tentang penting dan strategisnya kehadiran penguatan studi hukum pengadaan, tata kelola pengadaan yang baik dan sekaligus mempromosikan profesi Pengacara Pengadaan (Procurement Lawyer) baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya di seluruh dunia.

Penguatan studi hukum Pengadaan Publik di Perguruan Tinggi Hukum dan Tata Kelola Pengadaan Yang Baik baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya merupakan salah satu upaya untuk melakukan pencegahan korupsi sejak dini. Dengan adanya mata kuliah Hukum Pengadaan Publik (Public Procurement Law) maka dapat dijadikan sarana untuk menyebarluaskan pengetahuan, pengalaman, best practices mengenai Pengadaan Publik ke semua lapisan masyarakat. Semoga dengan adanya IFPBA ini nantinya dapat menjadi tonggak sejarah bagi pengembangan profesi Pengacara Pengadaan (Procurement Lawyer) di Indonesia maupun di negara-negara lainnya dan sekaligus dapat berkontribusi secara nyata dalam mendorong terwujudnya Good Procurement Governance, Good Procurement Parctices, dan Clean Government di bidang Pengadaan Publik.

Facebook Comments

loading…


banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: