OPINI : Pilkada Maluku 2018 antara Kontestasi Pembangunan dan Disparitas Kekuasaan

oleh

Syaf Lessy Aktifis muda Maluku

 

 

ADVOKASIRAKYAT, OPINI – Pilkada sebagai suatu kehidupan politik pada prinsipnya Mencoba mendesentralisasi kontrol publik, yang berusaha berafiliasi untuk menjamin stabilitas politik demokrasi di  dalam memobilisasi kehendak sosial,untuk mengatur pemindahan kekuasaan tertentu. Gejala ini pada dasarnya seringkali menemukan Formatnya ketika terjadi praktek perebutan kekuasaan di gelanggang politik lokal maupun nasional.

Maluku dalam beberapa bulan kedepan akan di perhadapkan pada Momentum politik nasional yakni pemilihan kepala daerah 2018. Tentunya kalau kita melihat dalam pandangan publik terhadap agenda agenda lokal politik di maluku, akan terjadi proses transformasi dan mobilitas kehendak publik Maluku.

Dalam pandangan sadar konteks politik, kalau kita menyelusuri ruas ruas jalan di kota ambon bahkan Maluku secara keseluruhan, ada semacam kekuatan mobilisasi massa yang coba di bangun, sehingga melipatgandakan persepsi dan kehendak publik maluku di dalam mendesain kekuatan dan basis politik di setiap putaran baru kontestasi elektoral politik di maluku.

Ada peran sentral yang mulai terbangun secara matang melalui upaya dan langkah politik oleh beberapa kandidat dengan jalur memperoleh posisi posisi tertentu di dalam membeli partai partai politik ataupun mendongkrak electabilitas di dalam politik kepartaian, yang tak kala penting  adalah dengan mencoba menarik perhatian dan simpatik dari akar rumput masyarakat.

Secara factual menyoroti kontestasi politik di maluku,ada semacam polarisasi politiik yang ekstrim yang terkadang menimbulkan situasi konflik moderat. di dalam tatanan lingkungan politik Maluku yang agak sarat dengan segmentasi transidentitas dan transkultural yang sering kali menegasikan ruang ruang konflik yang terbangun. Sehingga berpengaruh terhadap pembentukan koalisi dan pengaruh relatif mayoritas dan minoritas terhadap jalannya pemerintahan di maluku.

Mengenai skema kekuatan politik dalam mementum pilkada Maluku 2018 Akan berlangsung konvergensi kepentingan, sehingga dorongan untuk mempertimbangkan dan mengupayakan kontestasi pembangunan di maluku akan bersinggungan dengan persoalan disparitas kekuasaan terhadap sumber sumber politik itu sendiri.

Meskipun ruang ruang demokrasi memperlihatkan bagaimana pemilihan kepala daerah di maluku amat sensitif terhadap ruang hegemoni yang mencoba mengakomodasi unsur unsur kepercayaan, agama, suku dan ras yang masih mengakar di maluku yang bertajuk Siwalima.

Terlepas dari fakta sosial pilkada Maluku, berdasarkan jajak pendapat sembari mengiyakan bahwa adanya proses pengabaian kecenderungan radikal dan sektarian pada perhelatan pilkada 2018 di maluku nantinya prinsip yang sudah terbangun tersebut nantinya akan memberikan efek dominasi politik di dalam merancang arah wajah baru Maluku ke depan.

Harus di sadari secara kritis bahwa pilkada 2018 nantinya tidak harus di pandang hanya merupakan seremonial demokrasi untuk memenuhi normatif konstitusional, akan tetapi pilkada Maluku 2018 merupakan langkah politik yang coba di gaungkan untuk memecahkan persoalan sosial dan memenuhi kebutuhan pembangunan di maluku, terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku.

Pada wilayah birokrasi di maluku misalnya mengindikasikan adanya disparitas kekuasaan terhadap sumber sumber politik, keadaan ini tentunya akan menghambat pembangunan baik hambatan pada wilayah kultural maupun hambatan secara struktur politik masyarakat Maluku. kompleksitas persoalan yang terjadi pun merupakan akumulasi dari kekecewaan yang timbul dari hasrat politik yang mulai menjamur ketika memasuki pesta demokrasi.

Berbeda dengan asumsi publik umumnya, Pada prinsipnya pilkada Maluku 2018 merupakan persoalan tradisional politik, yang sejatinya harus mengapitalisasi semua aspirasi, keluhan dan kecemasan seluruh masyarakat Maluku yang tidak hadir di dalam ruang publik sebagai kepentingan politik dramatik semata, namun jauh dari itu ada langkah strategis yang di ambil oleh siapapun yang di percayakan publik Maluku untuk menjadi gubernur, dalam menyoroti setiap persoalan yang terjadi untuk menciptakan Maluku aman, damai, religius dan sejahtera.

Facebook Comments

loading...

Tinggalkan Balasan