Opini : Tranformasi APPI


By Sabela Gayo, S.H.,M.H.,Ph.D.,CPL.,CPCLE

ADVOKASIRAKYAT.COM | OPINI – Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sebagai sebuah Organisasi Pengacara yang bersifat spesialis di bidang Pengadaan Publik (Public Procurement) merupakan salah satu Organisasi Profesi yang memberikan jasa pelayanan hukum di sektor Pengadaan Publik. Pengadaan Publik adalah wilayah profesional yang sangat luas dan bersifat multi-disciplinary serta saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya khususnya dengan isu good governance, good corporate governance, anti-corruption, open government, anti-trust, financial & banking institutions. APPI berusaha untuk terus berbenah diri menjadi sebuah Organisasi Profesi Pengacara yang profesional, independen, kredibel, akuntabel dan berintegritas. Beberapa pembenahan yang terus dilakukan oleh APPI adalah melakukan penyempurnaan standar kurikulum dan metode pengajaran di berbagai Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang selama ini diselenggarakan oleh APPI seperti Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) dan Pelatihan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PAHKP). Bahkan dalam jangka panjang, APPI berupaya untuk mengintegrasikan program Diklat-nya dengan Perguruan Tinggi Hukum di Indonesia dalam rangka memenuhi standar SNI ISO 17024.
Sejak terbentuk secara resmi pada 15 September 2016 yang lalu, sampai saat ini APPI telah melaksanakan sejumlah kegiatan PKPP dan PKAHP baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. Ke depan, APPI akan menyelenggarakan berbagai Program Diklat Profesional di sektor Pengadaan Publik seperti Pendidikan Arbiter Pengadaan, Pelatihan Koperasi sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dan Pelatihan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). APPI berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan baik dari sisi kompetensi Pengacara Pengadaan Publik (Public Procurement Lawyer), penguatan struktur organisasi mulai dari tingkat Pusat, Provinsi sampai ke tingkat Kabupaten/Kota maupun perluasan jaringan (networking) dengan berbagai organisasi/lembaga/perguruan tinggi lainnya baik di dalam maupun luar negeri. Bahkan, koordinasi dan komunikasi dengan berbagai lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan di Indonesia terus dilakukan oleh APPI dalam rangka menyosialisasikan keberadaan APPI sebagai sebuah Organisasi Profesi Pengacara Pengadaan.
Saat ini APPI telah menandatangani sejumlah MoU/Kkrjasama dengan berbagai lembaga/perguruan tinggi antara lain yaitu; Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (P-APDESI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Institut Arbiter Indonesia (IArbI), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Indonesia (STIEBI). Bahkan APPI juga sudah menjadi anggota resmi International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM) yang berkantor pusat di Inggris. Dengan menjadi anggota IFPSM maka APPI berpeluang untuk mempromosikan keberadaan profesi Pengacara Pengadaan ke 80 (delapan puluh) sekaligus APPI berkesempatan untuk mengembangkan profesi Pengacara Pengadaan Publik kepada ratusan Asosiasi Pengusaha/Profesional Pengadaan yang berasal dari berbagai belahan dunia. Secara jangka panjang, ini merupakan suatu lompatan besar (quantum leap) sekaligus memberikan peluang besar bagi Procurement Lawyer dalam menjalankan profesi profesionalnya sebagai Procurement Lawyer. Terakhir, yang paling penting dari semua itu adalah Sertifikasi Pengacara Pengadaan APPI dalam bentuk Certified Procurement Lawyer (CPL) tidak hanya akan dikenal dan diakui di Indonesia tetapi juga akan dikenal dan diakui di lebih dari 80 (delapan puluh) negara anggota IFPSM.
APPI sampai saat ini telah memiliki Pengurus DWP dan Focal Point yang tersebar di 30 (tiga puluh) provinsi se-Indonesia minus Provinsi Bangka-Belitung, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat. Keanggotaan APPI saat ini berjumlah 650 (enam ratus lima puluh) Pengacara Pengadaan yang tersebar di 30 (tiga puluh) provinsi se Indonesia. APPI memiliki target minimal memiliki 1000 (seribu) orang anggota Pengacara Pengadaan per Juni 2018. Target tersebut bertujuan untuk menyediakan tenaga Pengacara Pengadaan di seluruh Indonesia dalam rangka melaksanakan proses pendampingan pengadaan baik non-litigasi maupun litigasi. Apalagi dengan telah dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa di Desa maka banyak Kepala Desa yang memerlukan pendampingan hukum dari Pengacara Pengadaan. Tingginya respon positif dari kalangan Pengacara lainnya menjadi bukti nyata bahwa sudah lama para Pengacara Indonesia merindukan kehadiran Organisasi Pengacara yang profesional, menguasai spesialisasi bidang hukum tertentu dan menyediakan sarana peningkatan kompetensi di bidang hukum tertentu yang bermanfaat bagi mereka dalam menjalankan profesinya sebagai Pengacara profesional.
APPI akan terus bertransformasi menjadi Organisasi Pengacara yang mengedepankan prinsip integritas dan profesionalisme dalam menjalan profesi hukum. Bahkan, dalam rangka mengantisipasi terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh anggotanya, maka saat ini APPI sudah memiliki Standar Kode Etik yang dapat dijadikan panduan bagi anggota APPI (Pengacara Pengadaan) dalam menjalankan profesinya sebagai Pengacara Pengadaan Publik. dengan adanya standar Kode Etik tersebut maka diharapkan semua anggota APPI dalam menjalankan profesinya selalu mengedepankan dan menjunjung tinggi prinsip integritas dan profesionalisme.
Dengan adanya Standar Kode Etik APPI dan beberapa Peraturan APPI lainnya maka diharapkan masyarakat Pengadaan Publik Indonesia tidak lagi khawatir dalam menggunakan jasa hukum dari Pengacara Pengadaan yang terafiliasi dan terdaftar sebagai anggota APPI. Perangkat tersebut merupakan bagian dari strategi transformasi jangka panjang APPI dalam rangka menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat pengadaan Indonesia terhadap keberadaan Profesi Pengacara Pengadaan. Berbagai perangkat tersebut akan menjadi standar bagi para stakeholder Pengadaan Publik Indonesia dalam menggunakan jasa hukum dari anggota APPI. Bahkan, Standar Kode Etik dan beberapa peraturan APPI tersebut menjadi bukti bahwa APPI berkomitmen untuk terus bertransformasi menjadi Organisasi Pengacara yang profesional.
Transformasi APPI terdiri dari transformasi jangka pendek (short term transformation) dan transformasi jangka panjang (long term transformation). Transformasi jangka pendek meliputi proses penguatan dan penyempurnaan struktur kepengurusan baik di pusat maupun daerah dan transformasi jangka panjang yang mencakup terwujudnya Standar Kompetensi Pengacara Pengadaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar pengadaan Indonesia. APPI berharap agar Standar Kompetensi Pengacara Pengadaan yang dihasilkannya dapat juga diterapkan di negara lainnya dengan melakukan beberapa perubahan dan improvisasi sesuai dengan kondisi kebijakan pengadaan yang berlaku di suatu negara.
Semoga kehadiran APPI dan Profesi Pengacara Pengadaan dapat berkontribusi bagi terwujudnya sistem pengadaan publik yang lebih baik, lebih akuntabel dan lebih berintegritas tidak hanya di Indonesia tetapi juga di belahan dunia lainnya.

Facebook Comments

loading…


banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: