P3AT Minta Eksekutif Aceh Timur Merancang Draf Regulasi Untuk Tenaga Kerja Lokal di Medco

by

ADVOKASIRAKYAT.COM | ACEH TIMUR – Semenjak hadirnya Perusahaan Migas di Aceh Timur, khususnya Medco E&P Malaka banyak terjadi Pro dan Kontra. Salah satunya sering terjadi demo yang dilakukan oleh masyarakat lokal dikarenakan kecemburuan sosial oleh masyarakat lokal. Ungkap Irfansyah,SE,Ak,CA Ketua Persatuan Pemuda Peduli Aceh Timur (P3AT) kepada Advokasirakyat.com. Sabtu, 18 Maret 2017 .

“Beberapa bulan sebelumnya, kami dari pemuda dan elemen sipil telah meminta Pemerintah Daerah untuk membuat qanun khusus yang mengatur lapangan kerja bagi putra daerah, mengingat qanun tersebut sangat diperlukan di Kabupaten Aceh Timur” terangnya

Menanggapi beberapa tanggapan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Pemilihan Aceh Timur dan Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Aceh Timur serta LSM, Irfansyah yang juga Mantan Sekjend Ikatan Pemuda Pelajar Aceh Timur (IPPAT) periode 2008-2010 ini meminta kepada Eksekutif Aceh Timur agar segera membuat Draf Regulasi dengan tujuan untuk meningkatkan Putra Daerah bisa bekerja di Perusahaan yang tersebar di Aceh Timur dan untuk menekan angka pengangguran.

Tujuan merancang Regulasi adalah untuk memecahkan permasalahan ekonomi di tengah masyarakat. Kita melihat seringnya terjadi demo di lokasi CPP Blok A, dikarenakan Kurangnya pengawasan tenaga kerja lokal, sehingga banyak putra putri daerah Aceh Timur yang tidak.

Dampaknya terjadi kriminal, Peredaran Narkoba Meningkat, dan lainnya. Disini diperlukan kesungguhan dan pemikiran pihak Eksekutif untuk merancang Regulasi agar bisa meningkatkan ekonomi. Ujar Ketua yang bernama lengkap Irfansyah,SE,Ak,CA.

Dengan adanya Regulasi Tersebut, untuk kekepannya “Bekna Lee buya krueng teudoeng-doeng”. Jangan sampai Putra Daerah jadi Pengangguran dan penonton, putra luar Daerah Menikmati Hasilnya.

Seringnya terjadi demo di lokasi CPP Blok A, kemungkinan besar Perusahaan-perusahaan yang bekerja pada subkon Medco belum terbuka terkait dalam hal penerimaan pekerja lokal. Sehingga perlunya campur tangan Pemerintah Daerah, serta lakukan pendataan jumlah tenaga kerja diperusahaan tersebut, sehingga nanti akan diketahui berapa kebutuhan tenaga kerja lokal.

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Timur juga harus mendata berapa pekerja lokal bekerja diperusahaan, setelah di data baru diketahui. “Kami harap kepada Perusahaan Utamakan Putra Putri Daerah bisa bekerja agar tidak ada lagi demo-demo dan kecemburuan sosial, serta menjamin keadilan sosial khususnya Aceh Timur”. Tegas Irfansyah,SE,Ak,CA Ketua P3AT. (Romy)

Leave a Reply