Pakar Bireuen:Minta Presiden Jokowi Fokus Komitmen mengatasi Persolan Krisis Listrik Aceh.

by

ADVOKASIRAKYAT.COM | Bireun – Menyikapi sering terjadi pemadaman Listrik di sejumlah Kabupaten/Kota di Aceh dalam sepekan ini yang dilakukan oleh pihak GM PLN Aceh.Hal tersebut disampaikan oleh M.Iqbal S.Sos selaku Direktur Eksekutif Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat Aceh (Pakar Bireuen) kepada media ini, Minggu 8/4.

Menurut Iqbal yang memimpin Dewan Pimpinan Wilayah PAKAR BIREUEN, Selama ini kita lihat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh, seperti tidak bertanggungjawab terhadap komitmennya dalam menjamin pemenuhan stok energi listrik di Aceh dalam mengontrol kinerja PLN Aceh yang selalu mengkambinghitamkan dan beralasan sedang dilakukan proses perbaikan menjelang Ramadhan setiap tahun di lintasan Arus Listrik, Bijai-Besitang Medan.

Kita menduga ini ada suatu skenario pembohongan Publik terhadap rakyat Aceh yang dilakukan oleh pihak PLN Aceh dibawah tanggungjawab Kementrian Badan Usaha Milik Negara(Mentri BUMN) Dan Kementrian ESDM telah gagal menjalankan tugas Negara dengan baik dan benar tanpa merugikan hak konsumen dalam upaya pemenuhan terjaminnya suplai arus listrik kepada Rakyat Aceh.

Kita meminta Presiden Jokowi selaku Kepala Pemerintah Republik Indonesia dengan segera memanggil Kementrian terkait dan harus komitmen dalam merealisasikan janjinya untuk mengatasi permasalahan listrik di Aceh,supaya tidak ada lagi pemadaman listrik diseluruh 23 Kabupaten/Kota di ujung Pulau Sumatra ini.

Akibat sering pemadaman listrik dalam 1×24 jam terjadi 5 kali setiap hari kerja yang dilakukan oleh pihak PLN Aceh ,tentu hal tersebut telah berdampak terhadap terganggunya aktivitas perekonomian masyarakat dan terganggu Pendidikan Agama di pesantren dan dayah serta balai pengajian disetiap desa di Aceh serta dampak dari pemadaman listrik telah terganggunya perekonomian masyarakat menengah kebawah yang memakai jasa sumber energi listrik dari PLN, baik di Warung Kopi,Industri Rumah Tangga, aktifitas pelayanan di perkantoran pemerintah termasuk ,perikanan atau tambak, “Tutup Iqbal”.(mz)

Leave a Reply