Penghargaan Untuk Gubernur, Ini Klarifikasi BEM Unsyiah

Banda Aceh- Terkait pemberitaan tentang piagam penghargaan yang diberikan mahasiswa kepada Gubernur Aceh dr H. Zaini Abdullah yang dimuat pada harian Serambi Indonesia tanggal 19 Juni 2017 di halaman satu, piagam tersebut merupakan penghargaan dari BEM Unsyiah dan tidak melibatkan delegasi-delegasi yang mewakili universitas se-Aceh pada acara Konferensi Aktivis Mahasiswa Aceh (KAMA) III serta tidak melibatkan BEM Se-Aceh lainnya yang ada di luar ruang lingkup peserta KAMA III.

Ketua BEM Unsyiah, Rahmad Faisal memberikan keterangan bahwa penghargaan yang diberikan oleh BEM Unsyiah berbentuk sebuah piagam atas kerja keras dan dedikasi Gubernur Aceh dr.H. Zaini Abdullah yang telah memimpin Aceh selama periode 2012-2017. Selain itu, Gubernur juga menerima hasil rekomendasi yang sebelumnya telah dibahas dalam kegiatan KAMA III yang berisi kritik kepada pemerintah Aceh periode 2012-2017 dan usulan program kepada pemerintah Aceh periode 2017-2022.Hasil rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

BIDANG REKOMENDASI
AGAMA
Pemerintah Aceh harus dengan serius menerapkan syariat Islam di Aceh secara kaffah.
Gubernur harus mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang pelarangan perayaan hari besar keagamaan secara terang-terangan kecuali Islam. Karena Islam di Aceh mayoritas dan bukan minoritas.
Meningkatkan mutu mata pelajaran agama Islam di Aceh.

KESEHATAN
Pemerintah harus membuat bank data rekam medik dengan tujuan untuk mempermudah rekam medik.
Mengusulkan untuk melakukan penurunan harga bahan pangan pokok untuk warga miskin.
Pemerintah harus menempatkan tenaga kesehatan di sekolah SD yang terisolir untuk dapat memantau status gizi anak.
Pemerintah harus melakukan pemeriksaan intens pada beras raskin yang akan disalurkan kepada masyarakat. Apabila terdapat kualitas yang kurang bagus agar segera bisa diganti.

PENDIDIKAN
Pemerintah harus membuat pelatihan atau sosialisasi pendidikan karakter bagi generasi muda.
Program Aceh mengajar.
Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di Aceh secara menyeluruh
Meningkatkan perencanaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) untuk pendidikan yang lebih layak.

EKONOMI
Pemerintah harus mengurangi kuota pasar modern agar tidak merugikan pedagang kecil (tradisional).
Tolak kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) karena memberatkan masyarakat.
Pemerintah diharapkan berperan penuh dalam upaya menampung hasil produksi usaha yang dihasilkan masyarakat Aceh.
Kegagalan pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan APBA dan otonomi khusus. Oleh karena itu pemerintah harus segera merumuskan standar yang terbaik untuk mengelolanya.
Pemerintah harus menitik pusatkan agar perputaran uang di Aceh tidak keluar dan mengusahakan agar perputaran uang diluar Aceh bisa ditarik ke Aceh.
Pemerintah harus menekankan agar pengelolaan asset dan hasil bumi Aceh dikelola oleh pemerintah Aceh melalui (Badan Usaha Milik Daerah) BUMD dengan menggunakan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) sebagai payung hukumnya.
Pemerintah Aceh harus menjamin keamanan dan kestabilan listrik terhadap investor asing.
Pemerintah harus mengoptimalkan pengelolaan pariwisata di Aceh.
Pemerintah harus membentuk suatu wadah untuk menampilkan keterampilan yang ada dalam masyarakat.

Facebook Comments

loading…


banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: