Perusahaan di Aceh Timur Banyak Yang Bermasala dan Tidak Memiliki IUP-B

ADVOKASIRAKYAT.COM | ACEH TIMUR- Indonesia adalah sebagai negara agraris dan memiliki sumber daya alam yang melimpah terdiri dari budi,air dan pekerjaan alam yang terkandung di dalam nya berfotensi merupakan karunia Tuhan YME yang harus digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat sebagai mana amanat pancasila dan UUD – RI 1945. sumber daya alam dimaksud sangat penting digunakan untuk pembangunan perkebunan yang berperan sangat potensi besar dalam pembangunan perekonimian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesehahteraan rakyat secara berkeadilan.

Bahwa di dalam wilayah kabupaten Aceh Timur Ada terdapat sekitar 30-an perusahaan perkebunan, pembangunan perkebunan di daerah tersebut dengan tujuan agar dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, namun kenyataanya semua itu hanya berbentuk cover belaka, ternyata dalam pengelolaan potensi yang sangat besar ini kenyataanya belum mampu untuk mendongkrak dan meningkatkan perekonomian daerah terutama untuk kemakmuran dan kesehahteraan bagi rakyat.

Justru keberadaan perkebunan didaerah banyak menimbulkan konflik antara masyrakat dengan perkebunan dimana konflik pertanahan yang selama ini kerap terjadi belum dapat di selesaikan secara maksimal, serta belum ada yang Mangarah terhadap keberpihakan kepada masyarakat, perusahaan perkebunan selain banyak merugikan masyarakat juga banyak merugikan terhadap pendapatan asli daerah serta negara akibat tidak memberi kontribudi dibidang perizinan.

Hal tersebut diungkapkan Wira selaku ketua LSM Fakta melalui rilis persnya kepada Advokasirakyat.com, Selasa (06/06/17).

Menurutnya, di kabupaten Aceh Timur ada terdapat  banyak perusahaan perkebunan HGU yang melakukan kegiatan dan operasional namun banyak yang tidak memiliki izin usaha sesuai dengan peruntukan budi daya tanaman dan atau kelengkapan dokumen yang sah, antara lain sejumlah perusahaan perkebunan HGU yang telah dengan sengaja melakukan kelalaian,  tidak dan belum melengkapi dokumenya yang sah antara lain :

1.Perkebunan PT Atakana Company seluas 3.455 Ha.di Rantau Peureulak.

2.,Perkebunan PT.Aceh Loka Makmur seluas 70 Ha.Lokasi Rantau Peureulak.

3.Perkebunan PT Bumi Flora

seluas 3.875.42 Ha.Lokasi Banda Alam.

4.Perkebunan PT Bayu Puga Sawit seluas 70 Ha. Di Indra Makmur

5.Perkebunan PT Citra Ganda Utama seluas 6.706 Ha. Di Rantau Selamat.

6.Perkebunan PT Dwi Kencana Semesta seluas 1.813.70 Ha. dan seluas 4.483.20 Ha.Di IDi Rayeuk dan Rantau Selamat.

7.Perkebunan PT Patria Kamoe seluas 4.056 Ha. Lokasi Sungai Daya.

8.Perkebunan PT Wahyu To ski seluas 113.66 Ha. Lokasi Peureulak.

9.Perkebunan PT TegaS Nusantara seluas 4.251.Ha. Lokasi Serba Jadi.

10.Perkebunan PT Wirya Perca seluas 875 Ha. Lokasi Rantau Selamat.

Sambubg Wira, masih sangat banyak lagi perusahaan dan perkebunan yang belum serta tidak Mandaftarkan perusahaan juga perkebunanya, ini merupakan perbuatan yang tidak patuh terhadap UU serta ketentuan serta sabun Aceh yang telah ditetapkan.

Pada dasar nya yang harus dipertegas dan diperjelas adalah Setiap Perusahaan perkebunan harus memiliki kantor perwakilan perusahaan di dalam wilayah kabupaten Aceh Timur sehingga tidak menghambat kordinasi terkait laporan usaha yang wajib di sampaikan dan harus menerapkan kordinasi baik antar instansi yang berwenang terhadap perizinan usaha perkebunan.

Juga harus memperjelas tapal batas antara HGU/perusahaan dengan perusahaan perkebunan juga antara kebun masyarakat dan juga harus memperjelas tapal batas administrasi gampong dengan tapal batas HGU sehingga tidak terjadi konflik pertanahan dengan masyarakat.

Demikian juga kepada para pihak terkait harus memperjelas dan pertegas terhadap kewenangan serta tugas juga fungsi terkait dengan pengawasan antara kementeian lingkungan hidup dan kementrian kehutanan juga dengan kementrian agraria dan Tata ruang sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

Harus juga di kaji ulang dan harus dipelajari secara seksama setiap berbagai persoalan yang terjadi dalam perubahan dan regulasi perundang undangan yang sering terjadi sehingga memberi atas kepastian hukum terhadap setatus Kawasan.

“Dan pihak BPN juga harus lebih aran dalam memberikan data base terhadap data data tentang perizinan dan hak atas tanah yang diterbit kan sehingga tidak menghambat penataan dan pendataan terhadap lahan lahan terlantar diareal APL yang menjadi kewenangan pemerintah daerah”. Tutup Wira ketua LSM Fakta. (Rom/Rls)

Facebook Comments

loading…


banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: