Senator Rafly Kande Apresiasi Qanun Gampong tentang Hukum Keluarga Sesuai Mazhab Syafi’i di Nibong

ADVOKASIRAKYAT.COM | Lhoksukon – Rafly Kande Senator Aceh di DPD RI melakukan temu ramah dengan perwakilan tokoh masyarakat Nibong di kantin Mesjid Agung Islamic Center Lhokseumawe sebagai bentuk apresiasi atas lahirnya qanun Gampong tentang hukum keluarga sesuai mazhab syafi’i di kecamatan Nibong (19/05/2017). Hadir di antaranya ketua MAA, Mukim Simpang Paya, Geuchik Alue Ie Mirah, Ketua LPTQ, tokoh adat, tokoh masyarakat, Ketua CISAH, dan Kepala KUA di kecamatan Nibong.
Tgk. Zaibuddin, ketua MAA kecamatan Nibong sangat berharap adanya dukungan dan tindak lanjut dari Pemerintahan Aceh terhadap qanun Gampong tentang hukum keluarga sesuai mazhab syafi’i yang telah dipelopori oleh seluruh elemen masyarakat bersama pemerintahan Gampong, Mukim, KUA dan Muspika kecamatan Nibong.
“Hampir dua belas tahun secara legal diatur dalam Undang-undang tentang Pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006 bahwa Aceh berstatus otonom dengan beberapa kewenangan khusus dan hak istimewa. Diantaranya syari’at Islam dan adat. Sedih dan prihatin, seolah fatwa MPU dan hasil muzakarah Ulama se Aceh yang didasarkan pada mazhab Syafi’i bukanlah bahagian dari kekhususan dan hak keistimewaan Aceh.

Padahal mazhab syafi’i dianut oleh mayoritas Muslim Aceh yang telah berlaku dan menyatu dengan adat sejak kesultanan samudera pasai berdiri, jauh sebelum Indonesia ini merdeka. Maka secara swadaya kami memberanikan diri untuk mempelopori lahirnya qanun tersebut,” kata Tgk. Zaibuddin.
Senada dengan Mukim Zainal Abidin, Tgk. Hasbuh ketua LPTQ Nibong juga menerangkan langkah penguatan dan pendidikan masyarakat lewat penyelenggaraan pendidikan Agama melalui balai, dayah dan majelis-majelis pengajian umum seperti Majelis Sirul Mubtadin dan Tastafi di kecamatan Nibong.
Saat dimintai pandangannya, Andi Saputra, S.HI Kepala KUA Nibong menegaskan bahwa maksud baik dari qanun tersebut untuk melindungi dan mengatur sesuatu (perkara keluarga) yang tidak terjangkau oleh instrumen hukum negara dan yang tidak diakomodir dalam hukum positif.

“Apakah karena memenuhi syarat administrasi pernikahan di KUA, seseorang boleh mengabaikan syarat dan rukun syar’i? Tidak. Siapa yang akan mengawasi, membimbing dan membina ketertiban hukum keluarga di tengah masyarakat secara dekat dan melekat? Pemerintahan Gampong. Lalu apa pegangan hukum bagi aparatur Gampong? Qanun Gampong sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang hingga qanun kabupaten/kota di Aceh. Kalaupun masih ada yang melanggar, setidaknya kami telah dapat mempertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak bahwa sebagai pimpinan di sektor masing-masing di tingkat bawah, kami telah berusaha maksimal sesuai mazhab keyakinan kami, mazhab syafi’i. ” Andi Saputra, S.HI memperkuat alasan pembahasan dan lahirnya qanun Gampong sesuai mazhab syafi’i.
Sama halnya dengan penjelasan para tokoh, Rafly Kande juga berharap agar tokoh masyarakat Nibong, khususnya Geuchik agar dapat istiqamah dalam menjalankan qanun Gampong yang telah lahir tersebut karena perubahan memang harus dipelopori dan dirintis dengan niat tulus, adanya persatuan dan keikhlasan untuk berkorban. Minimal korban waktu, tenaga dan uang. “Nyo ka lagak, ka neupuga lagei nyo rupa, ta mulai laju deungon nyang ubet-ubet ilei lage nyo,” ujar Rafly dan kemudian menyanyikan beberapa bait syairnya menyemangatkan,
“Hoka… syedara dalam gampÖng
Panyot tanglÖng geulanto… suwa
Adat dan reusam beutapeuteudÖng…
BeutapeupayÖng… keuneubah madja…”
Tokoh masyarakat Nibong, Rasyidin (aneuk peutua) juga meminta agar Rafly Kande menyampaikan pada pihak terkait di Pemerintahan Aceh untuk mempertegas mazhab syafi’i dalam qanun Aceh agar pelaksana di tengah masyarakat yang bermazhab syafi’i memiliki asas legal sebagai hukum positif di Aceh.
“Kekhususan dan hak Istimewa Aceh baru akan berjalan maksimal apabila ada keberanian untuk menegakkan hukum dan keseriusan dalam pengambilan kebijakan (political will) dan implementasinya dari pemerintahan Aceh. Karena itu, sesuai kapasitas saya sebagai anggota DPD RI, Insya Allah akan saya sampaikan aspirasi tentang penegasan mazhab syafi’i dalam qanun Aceh pada pihak terkait,” jawab Rafly.
Abdul Hamid, S. Si ketua CISAH berharap agar kiranya Rafly juga dapat menyampaikan aspirasi tentang penyelamatan aset sejarah Aceh sebagai salah salah satu kekayaan kebudayaan Aceh di masa gemilangnya peradaban Islam di Aceh tempo dulu. Senada dengan Abdul Hamid, Andi Saputra, S.HI juga mengemukakan bahwa penyelamatan situs sejarah dan budaya Aceh dengan penegasan identitas keislaman Aceh berdasarkan pada mazhab syafi’i seperti dua sisi mata uang logam.
“Kalau keduanya bergerak maju beriringan, maka Aceh tidak hanya memiliki modal sejarah untuk membangkitkan pariwisata religi di Asia Tenggara, tapi juga dengan dunia Islam Global karena bangsawan dan ulama Aceh tempo dulu berasal dari berbagai penjuru dunia. Karena itu dalam dunia literasi pun perlu dipertegas bahwa sebaran Islam di Asia Tenggara yang bermula dari Aceh adalah sebaran Islam bermazhabkan syafi’i dan kesultanan Aceh masa itu dibantu oleh birokrasi, teknokrasi, dan Ulama dari berbagai penjuru dunia sebagaimana rekam profil yang terdapat di batu nisan mereka,” kata Andi.
“Persoalan di Aceh memang sudah kompleks, karena itu diperlukan aksi positif dan membangun seperti mempelopori qanun ini di Nibong agar nantinya muncul reaksi dari Pemerintahan Aceh. Meskipun demikian kita harus tetap dinamis, perlahan, dan dengan cara yang baik menggerakkan sebuah usaha pencapaian perubahan. Saya teringat kata-kata Allah Yarham Abuya Muda Wali, kalau naik berjenjang, turunpun bertangga,” kata Rafly.[]

Facebook Comments

loading…


Tags: , , ,
banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: