Siapa Yang Harus Toleransi di Aceh ?

by

ADVOKASIRKYAT.COM | OPINI – Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V, toleransi adalah sifat atau sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.

Terdapat kalimat dalam ayat Quran “lana a’maluna wa lakum a’malukum; bagi kami amal-amal kami, bagimu amal-amal kamu.” Kalimat ini terdapat dalam Al Baqarah: 139, Al Qashash:55, dan As Syura:15.

Penekanan kalimat tersebut lebih kepada berlepas diri dari kekufuran dan kaum kafir sebagaimana yang juga tertera dalam surat Al Kafirun ayat 6, “lakum dinukum waliya din: bagimu agamamu, bagiku agamaku.”

Di samping menganjurkan berlepas diri, Islam juga tidak membolehkan pemaksaan dalam memeluk agama, seperti Islam yang tidak boleh dipaksakan kepada kafir dzimmy yang membayar jizyah (pajak) sebagaimana dalam surat Al Baqarah ayat 256, “la ikraha fiddin, faqad tabayyana rusydu wal ghayyi; tidak ada pemaksaan dalam memeluk agama. Sungguh telah jelas antara kebenaran dan kesesatan.”

Begitu juga agama lain, Islam juga tidak dapat menerima apabila terjadi pemaksaan kaum kafir terhadap muslim. Seperti kasus rohingya di miyanmar, suku muslim uighur di china dan sebagainya. Karena itu sangatlah wajar bila kaum muslim di Aceh bereaksi dengan melakukan doa bersama, membantu pengungsi Rohingya dan mengirim bantuan sandang dan pangan.

Lantas bagaimana baiknya bertoleransi di Aceh dengan kewenangan khusus di bidang adat dan syari’at Islam?
Sebagaimana hadist sahih yang diriwayat imam Bukhari dan Muslim, Islam terbina atas lima perkara; mengucap dua kalimat syahadah, shalat, puasa, menunai zakat dan berhaji bila mampu. Dan untuk dapat beramal kelima perkara ini tentu saja dibutuhkan pengetahuan yang konkrit. Dan juga toleransi atas perbedaan sebagaimana marak didengungkan selama ini. Dalam arti kata, jangan mudah mengkafirkan sesama muslim.

Namun kita Bansa Atjeh juga tak boleh lupa sejarah bahwa Aceh pada zaman kejayaan “Indatu” (bukan zaman batu) telah terkenal sebagai daerah yang kosmopolit yang didiami oleh manusia dari berbagai penjuru dunia. Aceh yang Ahlus Sunnah wal jamaah (ASWAJA) dengan fiqih mayoritas mazhab Syafi’i tidak hanya toleran tapi memiliki kekuatan rahmah (kasih sayang) yang luar biasa, sehingga Aceh menjadi pusat penyiaran Islam Asia Tenggara waktu itu. Bahkan Aceh menjadi kesultanan Islam pertama di Asia tenggara. Meski bermazhab Syafi’i, kesultanan Aceh dapat berdiplomasi dan berdagang di dunia internasional hingga ke Amerika dan Eropa.
Saking tolerannya, Aceh juga menjadi modal bagi kemerdekaan RI yang super majemuk.

Kalau da’i provinsi Aceh harus menyampaikan toleransi di Aceh, untuk siapa itu ditujukan? Apakah kepada kaum takfiri yang berkembang baru-baru ini.

Ataukah toleransi yang dimaksud seperti maksud Afi Nihaya Faradisa, dalam catatannya berjudul “Warisan”?
Lalu untuk apa kewenangan khusus untuk Aceh, dan kenapa harus melupakan sejarah?
11 tahun sudah UUPA belum satu qanun pun yang mempertegas penganut mazhab Syafi’i boleh beramal sesuai mazhabnya (positifisme sesuai asas lex specialist).

Bukankah qaidahnya; Muhafadhatu al qadimi shalih, wal akhdzu jadidi al ashlah; memelihara tradisi lama yang baik, dan mengambil tradisi baru yang lebih baik.[]

Penulis :
Andi Saputra
KUA Nibong

Leave a Reply