Wakil Rakyat Harus Peka Terhadap Persoalan Pertanahan di Aceh

Ilustrasi

ADVOKASIRAKYAT.COM | LANGSA – Wakil Rakyat diminta untuk lebih peka terhadap berbagai persoalan pertanahan di Aceh. Maupun Wakil Rakyat di DPR-RI, DPD-RI, DPRA dan DPRK yang merupakan wakil rakyat benar-benar bisa memperhatikan permasalahan pertanahan di Aceh guna melindungi masyarakat dari penindasan mafia tanah di Provinsi Aceh.

“Saya kecewa Kepada Wakil Rakyat yang tidak memperhatikan persoalan Pertanahan di Aceh. Padahal mereka yang telah di percayai dan diberikan amanah oleh Rakyat Aceh harus berperan aktif dalam menanggulangi permasalahan pertanahan di Aceh,” sebut Muslem, SH yang pernah menjabat sebagai Ketua Pakar Aceh Tamiang.

Sementara, masyarakat Aceh juga merasa sangat kecewa atas ketidak-pedulian Wakil Rakyat pada persoalan pertanahan di Aceh. Hampir di Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh terjadi Persoalan Pertanahan. Sehingga, muncul berbagai pernyataan miring bahwa para wakil rakyat tersebut tidak lagi mewakili Rakyat Aceh. Padahal, permasalahan pertanahan merupakan persoalan yang perlu perhatian khusus dari Wakil Rakyat, sebagaimana Aceh juga telah mempunyai Undang-Undang Kekhususan Aceh yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Hal Senada juga pernyataan dari Forum Pemuda Aceh (FPA), Sayed Alatas “Sebagaimana amanah Undang-Undang Pemerintahan Aceh bahwa 2 tahun setelah disahkannya UU tersebut pemerintah wajib menjalankanya ,tapi sampai hari ini Badan Pertahanan Nasional (BPN) belum beralih menjadi Badan Pertanahan Aceh (BPA).Seyogyanya pemerintah dan DPR Aceh menanggapi serius peralihan pengeloaan hak atas tanah tersebut ,sehingga kerap kali persoalan yang dihadapi masyarakat tentang hak pengelolaan tanah terkesan rumit karena regulasi yang dihadapi sampai harus ke Pemerintahan pusat di Jakarta. Jika saja BPA telah berfungsi kami rasa semua persoalan atas tanah dapat diselesaikan hanya diprovinsi saja, dan Pemerintah Pusat harus lebih serius menanggapi perihal BPN menjadi BPA.

Seperti yang terjadi persoalan pertanahan di beberapa Kota/Kabupaten di Provinsi Aceh mengenai Hak Guna Usaha (HGU) untuk sebuah perusahaan perkebunan sering meninggalkan konflik antara Masyarakat dan pihak Perusahaan Perkebunan ,baik masalah batas maupun limit waktu dan pengunaan HGU sering memicu konflik, sehingga masyarakat terkendala ketika ingin membuka areal perkebunan yang lebih luas lagi”. Ungkap Sayed Alatas.

Dengan Demikian, kami berharap pemerintah Aceh maupun Wakil Rakyat yang mewakili Rakyat Aceh lebih peka lagi terhadap sektor perkebunan rakyat, sehingga masyarakat lebih mudah lagi memanfaatkan sumber daya alam dan dapat hidup mandiri”. Tutup Sayed Alatas. (Mus)

Facebook Comments

loading…


banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: