YARA Desak Gebernur Dan DPRA Selamatkan UU nomor 11 tahun 2006

ADVOKASIRAKYAT.COM | Banda Aceh – Pasca pengesahan Undang – Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Pemerintah Pusat telah banyak mengeluarkan Undang-Undang lain yang subtansinya menyentuh terhadap beberapa hak kekhususan Aceh.

Safaruddin, Direktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) dalam keterangannya, Minggu (28/5/2017) mengatakan, UU yang menjadi benturan dengan UUPA adalah pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur tentang kewenangan mengadili sengketa pilkada ke mahkamah konstitusi, sedangkan dalam pasal 74 di katakan bahwa sengketa Pilkada Aceh menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Kemudian pasal 67 ayat (2) huruf e UUPA yang mengatur tentang calon kepala daerah harus berusia minimal 30 tahun, sedangkan dalam UU No 10 tahun 2016 ditentukan usia untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur 30 tahun dan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota usia 25 tahun.

YARA mendesak Gubernur Aceh dan DPR Aceh untuk selamatkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006. Karena banyak yang berbenturan dengan norma UUPA.

Benturan lainnya yang disebut Safaruddin adalah kebijakan tentang kelautan yang baru ini memakan korban enam orang nelayan di Aceh Barat di penjara, padahal jika merujuk pada pasal 162 UUPA bahwa terhadap hukum laot itu diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh dalam hal kelautan dan di bidangi oleh panglima laot, tetapi hal tersebut tidak berlaku, sehingga akan banyak pasal dalam UUPA akan menjadi tidak berkekuatan hukum jika tidak ada tindakan penyelamatan oleh Pemerintah Aceh.

“Kami meminta DPRA dan Gebernur Aceh agar membentuk tim pemantau regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, apakah regulasi tersebut bertabrakan normanya dengan UUPA atau tidak dan harus aktif melakukan komunikasi dengan DPR  dan Pemerintah Pusat terhadap regulasi yang dapat melemahkan pasal dalam UUPA,” kata Safaruddin.

Jika hal ini tidak dilakukan maka dikhawatirkan, pasal dalam UUPA satu persatu akan ditinggalkan dan digilas oleh regulasi lain.

Pemerintah Aceh harus menyampaikan dan terus mensosialisasikan tentang kekhususan Aceh ke berbagai pihak secara rutin.

“Kami melihat banyak pihak termasuk pemerintah pusat belum memahami benar terhadap hak-hak Aceh yang di atur secara khusus dalam UUPA, jikapun ada pertentangan norma dalam regulasi yang lain maka hal tersebut dapat di setujui oleh Pemerintah Aceh sejauh tidak merugikan hak kosntitusional masyarakat Aceh,” demikian tutup Direktur YARA, Safaruddin.(*)

Facebook Comments

loading…


Tags: , ,
banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: